Garda Bangsa Pertanyakan Dasar Hukum PBNU Menertibkan PKB
PKB di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar memiliki prestasi dengan peningkatan kursi dari setiap periode pemilu.
Badan Otonom Kepemudaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), DKN Garda Bangsa mempertanyakan kepentingan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang diklaim mendukung gelaran Muktamar Tandingan.
“Kan dari awal sudah jelas sekali bahwa dikatakan secara konstitusional memang PKB tidak ada hubungannya dengan PBNU. Tapi PKB bahwa dilahirkan oleh PBNU itu memang menjadi sejarah yang tidak bisa kita lupakan,” kata Ketua Umum DKN Garda Bangsa, Tommy Kurniawan di DPP PKB, Jakarta, Sabtu (31/8).
“Maka dari itu kalau PBNU menyiapkan GP Ansor maupun Pagar Nusa untuk menertibkan PKB, dasar hukumnya apa?” tambah Tommy.
Padahal, lanjut Tommy, PKB di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar memiliki prestasi dengan peningkatan kursi dari setiap periode pemilu, termasuk seluruh kader-kader yang terawat dengan baik.
Oleh sebab itu, Tommy menyatakan tidak khawatir apabila nantinya Garda Bangsa akan akan terlibat bentrok dengan PBNU dan organisasi dibawahnya.
“Jadi, kalau skenarionya adalah perang, maka kita siap, garda bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando kalau memang harus perang kita perang, kita siap melawan,” kata dia.
Sementara dari hasil pemantauan sejauh ini, Tommy menyebut belum ada pergerakan dari pihak-pihak yang akan menggelar Muktamar Tandingan. Dimana dari info terakhir Muktamar Tandingan itu kemungkinan digelar di Jakarta atau Jawa Timur pada awal bulan September.
Muktamar Tandingan
Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy bersama dengan rekan-rekannya akan membuat muktamar PKB tandingan di Jakarta.
Sekretaris Fungsionaris DPP PKB, A Malik Haramain mengatakan, pihaknya menerima mandat untuk menggelar Muktamar PKB di Jakarta pada tanggal 2 hingga 3 September 2024 mendatang.
"Mandat yang kami terima itu, agar kita membuat muktamar. Muktamar kita adalah muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kita jadwalkan tanggal 2 hingga 3 September di Jakarta," kata Haramain, saat konferensi pers di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (25/8) dini hari.
Dia mengklaim, muktamar ini digelar setelah dirinya mandat dari ratusan DPC dan beberapa DPW PKB. Diklaimnya, banyak kader termasuk para kiai dan ulama ingin memulihkan kondisi PKB seperti semangat awalnya saat didirikan 1998 lalu.
Haramain menegaskan, Muktamar PKB yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali tidak sah atau cacat hukum. Mengacu Mukernas PKB tanggal 23 Juli 2024 lalu, PKB dilangsungkan setelah pelaksanaan Pilkada.
"Tapi entah kenapa kemudian jadwal muktamar dimajukan ke tanggal 24-25 Agustus seperti yang hari ini terjadi," katanya
- Kejagung Setujui Restorative Justice Kasus Narkoba di Surakarta
- Megawati Bertemu Prabowo Sebelum Pelantikan, Sinyal PDIP Segera Gabung KIM Plus?
- Ini Strategi Cagub Sultra ASR Buka Lapangan Kerja Luas bagi Milenial dan Gen Z
- KPK Sebut Kaesang Harus Setor Uang ke Negara Ratusan Juta bila Pakai Jet Milik Negara
- Kang DS Dinilai Berhasil Bangun Spiritualitas Masyarakat Kabupaten Bandung
- Bachtiarudin Alam
Berita Terpopuler
-
PP Muhammadiyah Temui Jokowi, Sampaikan Terima Kasih dan Penghargaan
merdeka.com 17 Sep 2024 -
VIDEO: Kata-Kata Spontan Prabowo Terkejut Ibu Iriana Nimbrung Ikut Foto Bareng di IKN
merdeka.com 17 Sep 2024 -
Resmikan Kantor FIBA di Indonesia, Jokowi Harap Lahirkan Banyak Atlet Berprestasi
merdeka.com 17 Sep 2024 -
Jokowi Tegaskan Bukan Ekspor Pasir Laut yang Dibuka, Tapi Sedimen
merdeka.com 17 Sep 2024 -
Jokowi Minta Masalah Kadin Diselesaikan di Internal: Jangan Bola Panasnya Disorong ke Saya
merdeka.com 17 Sep 2024
