Follow
Gatot sebut butuh waktu lama ubah budaya TNI punya hak pilih
Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan tidak mudah mengubah para pasukan TNI mendapat hak pilih dalam Pemilu. Usulan itu tengah digodok sebab butuh waktu lama mengubah budaya TNI tersebut.
"Wacana itu kan proses budaya, perlu (waktu) lama," kata Gatot di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1).
Jenderal bintang empat itu mengatakan, Rancangan Undang-undang Pemilu melibatkan anggota militer tersebut masih perlu dibicarakan. Dia memastikan bahwa saat ini usulan itu masih terus dibahas.
-
Bagaimana proses pemilihan Panglima TNI? 'Nama nanti akan disampaikan Ibu Ketua DPR ya. Calon tunggal sesuai amanah UU,' imbuhnya.
-
Mengapa Panglima TNI melakukan rotasi jabatan? “Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis,“ ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Aidil dalam keterangannya, Minggu (27/8).
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Mengapa Yudo Margono akan diganti sebagai Panglima TNI? Sebab, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan segera pensiun pada akhir November 2023.
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
"Saya katakan pada tahun 2024 dibicarakan. Lagi kita evaluasi jadi belum ada (keputusan). Baru dibicarakan, masa enggak boleh dibicarakan," terang Gatot.
Gatot mengaku tak mau berandai-andai bila nantinya anggota TNI diperbolehkan dalam mengikuti pemilu. Apalagi hal tersebut akan mengembalikan dwi fungsi tentara sebagaimana zaman Presiden Soeharto.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Moeldoko mengatakan dirinya salah satu Panglima TNI yang memperkuat netralitas prajurit setiap ada pesta demokrasi.
Baca Selengkapnya
Instruksi ini disampaikan kepada Koramil, Pos Angkatan Laut, Pos Angkatan Udara sampai ke satuan tingkat tinggi.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Yudo menyampaikan sebanyak 6 hal yang dilarang dilakukan prajurit selama Pemilu.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI mengingatkan kepada prajurit ketika berswafoto bersama calon peserta Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan prajurit TNI harus bersikap netral.
Baca Selengkapnya
Yudo juga membeberkan tiga poin Komitmen Netralitas TNI kepada prajurit dalam pengarahan itu.
Baca Selengkapnya
"Jangan saya dibully. Saya sudah punya loh yang namanya pengacara-pengacara," kata Megawati
Baca Selengkapnya
Panglima Yudo juga mengingatkan para eks perwira TNI yang menjadi tim pemenangan dalam pemilu.
Baca Selengkapnya
Agus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca Selengkapnya
Yudo memastikan akan menindak tegas setiap prajurit TNI yang memang terbukti bersalah.
Baca Selengkapnya
Jokowi enggan berbicara banyak mengenai sosok pengganti dua perwira tinggi TNI tersebut.
Baca Selengkapnya
Mutasi tersebut tertuang dalam keputusan Panglima TNI Nomor Kep/851/VII/2024 dan hasil sidang Wanjakti Tahun Anggaran (TA) 2024 pada 18 Juli 2024.
Baca Selengkapnya