Gerindra minta parpol kelola keuangan secara transparan
Merdeka.com - Ketua DPC Partai Gerindra Pradi Supriatna mengatakan, laporan keuangan baik di pemerintahan maupun kepartaian di segala sektor harus dilakukan transparan. Dia mengharapkan partai politik dapat mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan.
Wakil Wali Kota Depok ini mengatakan, parpol harus melaporkan bantuan keuangan yang mereka peroleh agar masyarakat dapat juga mengetahuinya. "Untuk itu perlu adanya peningkatan sistem pertanggungjawaban keuangan yang tepat dan jelas. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan jauh dari KKN," kata Pradi, Jumat (3/3).
Menurut dia, untuk dapat membuat laporan yang baik dan benar bisa dilatih dengan menggelar bimtek keuangan partai politik. Tujuannya meningkatkan kualitas dan pemahaman tentang laporan keuangan bagi pengelola bantuan keuangan parpol.
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
-
Bagaimana Pasuruan ingin tingkatkan tata kelola keuangan? Gus Ipul juga berharap pada masa yang akan datang, tata kelola keuangan daerah di Pemkot Pasuruan semakin menuju arah peningkatan yang lebih baik.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana LKPP pastikan proses pengadaan transparan? Menurut pria yang akrab di sapa Hendi ini, pihak terus memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, efisien, tepat waktu, dan memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya.
-
Siapa yang meminta polisi transparan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Siapa yang memimpin Gerindra saat ini? Di Bawah Bayang-Bayang Masa Lalu, Kiprah Partai Gerindra Semakin Maju Dalam perjalanan politiknya, Partai Gerindra masih kerap dibayang-bayangi oleh sejarah masa lalu sang tokoh, yakni Prabowo Subianto.
Dia menambahkan, tiap parpol memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBD kepada pemerintah.
"Saya ingin parpol bisa lebih transparan dan akuntable dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban keuangan. Sehingga nantinya tidak ada masalah jika ada pemeriksaan," ucapnya.
Bedasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011, dikatakan parpol memperoleh bantuan dari APBD yang diberikan secara proposional kepada tiap parpol yang dapat kursi di DPRD. Bantuan tersebut dilaksanakan untuk memberikan pendidikan dalam rangka penguatan kelembagaan parpol sebagai wadah aspirasi masyarakat.
"Pengelolaannya harus sebaik mungkin. Sama juga ketika membuat laporannya," tutupnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
""Rp 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak," kata Ganjar.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca SelengkapnyaPDIP, Gerindra, PSI masuk dalam tiga besar partai kategori pengeluaran terbanyak selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan bahwa partainya adalah partai yang sopan, selalu berada di jalan yang lurus tanpa melakukan fitnah dan cacian kepada lawan politik.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan, saat ini sudah era digital dan masyarakat mudah mengamati. Maka dari itu, jangan coba-coba mengambil uang negara.
Baca SelengkapnyaGanjar juga bercerita soal adanya kekhawatiran pengusaha jika dirinya menang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaNama Tommy Djiwandono atau yang bernama lengkap Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono menjadi perbincangan publik.
Baca SelengkapnyaGerindra didirikan pada tahun 2008 sebagai kendaraan politik Prabowo usai hengkang dari Golkar.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan, tidak ada aliran dana kampanye Pemilu 2024 terafiliasi dengan koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN Coop).
Baca SelengkapnyaAde Sumardi menyebut transparansi publik bukan hanya slogan. Dirinya pamer program Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak.
Baca Selengkapnya