Gerindra sebut KPK tak bisa tunda proses hukum calon kepala daerah korupsi

Merdeka.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai proses hukum calon kepala daerah yang terjerat korupsi tidak dapat ditunda. Menurutnya, jika KPK menunda proses hukum calon kepala daerah yang berpotensi korupsi justru akan menimbulkan prasangka buruk dari masyarakat.

"Kalau memenuhi unsur telah memenuhi syarat terus ditunda menimbulkan prasangka bahkan ditanyakan apakah ada skandal," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3).

Muzani mengaku memahami usulan Menko Polhukam Wiranto meminta penundaan pengumuman dan proses hukum calon kepala daerah yang tersangkut korupsi untuk menghindari kegaduhan.

Namun, dia berpandangan, penindakan tak bisa ditunda apabila telah memenuhi unsur pidana. KPK diminta memposisikan diri sebagai lembaga anti intervensi ketika mengusut suatu kasus korupsi.

"Pemerintah liatnya dari sisi pemerintah untuk menjaga stabilitas itu standar pola dan cara berpikir untuk jaga stabilitas. Sehingga merasa perlu pengumuman orang jadi tersangka menunda tetapi dalam proses hukum tidak ada menunda," tandasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang berpotensi terjerat kasus korupsi.

"Ditunda dahulu lah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.

Mantan Panglima ABRI itu menjelaskan alasan di balik permintaan penundaan itu. Tujuannya agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah. (mdk/ded)