Golkar Bahas Kursi Menteri Usai Putusan Sengketa Pilpres di MK

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku segera membahas jatah kursi menteri. Namun, hal itu baru akan dilakukan setelah ada putusan resmi soal hasil Pilpres dari Mahkamah Konstitusi (MK).

"Belum, itu sesudah nanti habis putusan MK," di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, belum ada pembicaraan terkait pembagian kursi menteri antara Ketum dan jajaran DPP. Namun dia yakin secara bilateral Airlangga sudah memberikan masukan-masukan ke Jokowi soal susunan.

"Saya enggak tahu persis, tetapi kemungkinan secara bilateral sudah dibicarakan, tentunya presiden minta masukan. Tetapi tentunya final setelah para ketum koalisi ini bergabung dan mengundang," ujar Lodewijk.

Tambahnya, saat ini sudah ada beberapa usulan menteri dari Dewan Pakar Partai Golkar. Namun secara resmi Airlangga belum melakukan pembahasan khusus soal jatah kursi menteri.

"Kami belum tahu alokasi untuk kami berapa, pos kementerian apa diberikan. Apakah kursi tersebut terkait kompetensi yang kami miliki dan siapa orangnya. Sampai saat ini kami masih menunggu," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menilai, wajar jika kursi menteri untuk partainya ditambah menjadi lima dari dua untuk saat ini. Sebab, Partai Golkar menjadi partai dengan kursi kedua terbanyak di DPR.

"Saya kira wajar kami minta empat atau lima kursi, tak perlu 10 kursi seperti PKB," ujar Agung di kantor DPP Golkar, Jakarta Selatan, Senin (27/5/2019).

Agung membeberkan, lima nama kandidat menteri tersebut. Dua di antaranya masih berada di kabinet Presiden Joko Widodo, yakni Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Sedangkan tiga nama lainnya adalah Ilham Habibie, Ganjar Razuni, dan Ponco Sutowo. Ketiganya berasal dari unsur Dewan Pakar Golkar. (mdk/eko)