Follow
Golkar: Rakyat Ingin Presiden Dipilih Langsung
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, partainya tetap menginginkan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal itu, ia katakan terkait ucapan Ketua PBNU Said Aqil Siradj yang ingin pemilihan presiden dikembalikan ke MPR.
"Partai Golkar sebagai partai yang memiliki paradigma baru reformasi kita konsisten mendorong agar pemilihan presiden itu tetap dipilih langsung oleh rakyat. Soal pandangan PBNU seperti itu ya serahkan kepada PBNU. Masing-masing organisasi punya pandangannya sendiri," kata Ace pada wartawan, Jumat (29/11).
Menurut Ace, ada baiknya mencari solusi dari kekurangan pemilihan presiden secara langsung. Sehingga demokrasi di Indonesia tetap terjaga.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Siapa yang membuat PKD pemilu? Di Indonesia terdapat lembaga khusus yang melakukan pengawasan pemilu, tidak lain adalah Bawaslu. Pengawasan tidak hanya bersifat nasional, namun juga terbagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Tidak heran, jika Bawaslu membentuk PKD di setiap daerah.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
"Jadi kita harus cari cara dan saya kira kita sudah empat kali, lima kali melaksanakan pemilihan presiden secara langsung dan kita sudah dapat memilih Presiden yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jangan sampai menimbulkan kemunduran bagi demokrasi," ungkapnya.
Berdasar Survei
Dia berharap, politisi tidak membuat rakyat kecewa dengan mengembalikan sistem pemilihan presiden ke MPR. Pasalnya beberapa survei menyatakan mayoritas masyarakat menolak jika pemilihan presiden dilakukan oleh MPR.
"Bahkan sampai 90 persen survei mengatakan bahwa mereka, rakyat menginginkan tetap presiden dipilih langsung oleh rakyat," ucapnya.
Sebelumnya, pimpinan MPR menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet serta pimpinan lain hadir sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB.
Dalam pertemuan tersebut membicarakan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan PBNU sepakat terkait hal tersebut merujuk pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon pada 2012.
"Tentang pemilihan Presiden kembali MPR, itu keputusan munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai sahal pas mah hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharot dan manfaat, Pilpres langsung itu hight cost, terutama cost sosial," kata Said usai melakukan pertemuan bersama Bamsoet di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Diksi pada undang-undang pemilu tiap calon yang dipilih secara demokratis, tak berarti harus dipilih langsung oleh rakyat.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca Selengkapnya
Partai politik memberikan suaranya mengenai wacana Presiden dipilih MPR.
Baca Selengkapnya
Senior Demokrat tak setuju dengan usulan amandemen UUD 1945 untuk mengubah Pemilihan Presiden Kembali lewat MPR.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo mengatakan gelaran Pilkada memakan anggaran hingga puluhan triliun rupiah
Baca Selengkapnya
Haedar memilih menetipkan pesan pada kepala daerah yang terpilih dalam pilkada serentak 2024 ini bisa amanah dalam menjalankan mandat.
Baca Selengkapnya
Hasto ingin agar segala sesuatunya harus dicermati serta harus dikaji dengan bersamaan.
Baca Selengkapnya
Megawati menilai, pada pelaksanaan Pemilu saat ini masyarakat tidak dapat menyalurkan hak konstitusionalnya dengan baik.
Baca Selengkapnya
Dukungan tersebut sebagai bentuk aspirasi pemilih Golkar di akar rumput agar Presiden Jokowi bersedia menjadi bagian dari Partai Golkar.
Baca Selengkapnya
Menurut Megawati, jelang Pilkada ada fenomena yang berkembang, bahwa Pilkada dijadikan momentum Unjuk Kekuasaan.
Baca Selengkapnya
NasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.
Baca Selengkapnya
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya