Hidayat Nur Wahid Kritik Pemilu Serentak, Kampanye Terlalu Panjang Tidak Produktif

Merdeka.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengusulkan Pemilu ke depan diselenggarakan dalam tiga tahapan. Hal ini sebagai alternatif dari Pemilu serentak 2019 yang dirasa tidak efisien.

"Kalau yang saya usulkan nanti Pemilu ada tiga jenis," kata Hidayat di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).

Tiga jenis Pemilu usulan Hidayat yakni pemisahan antara Pilpres, Pemilu Legislatif dan Pilkada. Menurutnya cara ini akan lebih efisien dibandingkan Pemilu serentak.

"Menurut saya akan lebih baik juga dari sisi kualitas Pemilu dan kualitas hasil Pemilu," terangnya.

Mantan ketua MPR ini juga menganggap bahwa Pemilu serentak justru mengkaburkan fokus pengawasan kepada para Calon Legislatif. Mata publik semuanya tertuju pada Pilpres, sedangkan Pileg terabaikan. Padahal menurutnya peran anggota dewan ini tidak kalah penting dibandingkan dengan presiden.

"Padahal dalam konteks demokrasi, eksekutif dan legislatif itu sama pentingnya," ujar Hidayat.

Meskipun diselenggarakan dalam tiga kali, Hidayat Nur Wahid tidak menyarankan ketiganya diselenggarakan di tahun yang sama. Ia mengusulkan supaya hanya Pilpres dan Pileg saja di tahun yang sama.

"Tidak boleh dalam satu tahun bersamaan, kalau Pileg dan Pilpres bisa mengacu pada pola yang lama, itu kan selisihnya sebulan atau tiga bulan. Kalau Pilkada nanti di tahun yang berbeda," tuturnya.

Ia juga mengkritik lamanya masa kampanye dalam Pemilu kali ini. Menurutnya idealnya masa kampanye bisa dilakukan hanya dalam sebulan atau dua bulan.

"Itu kampanye terlalu panjang juga tidak produktif, selain itu amat-sangat menyita waktu dan menyita anggota DPR dan DPRD yang mestinya mereka masih fokus di DPR atau DPRD sudah harus kampanye. Sehingga kerja kita di DPR juga terganggu," katanya.

Menurutnya, tujuan Pemilu serentak yang pada awalnya untuk menghemat anggaran justru malah tidak tercapai. Menurutnya biaya nonmateril Pemilu serentak justru lebih besar, seperti kematian ratusan para petugas KPPS. (mdk/cob)