Ini alasan pemerintah usulkan libur nasional saat pencoblosan Pilkada Serentak

Merdeka.com - Pemerintah mewacanakan menetapkan tanggal 27 Juni 2018, atau saat hari pencoblosan Pilkada Serentak 2018 menjadi libur nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan usulan disetujui dengan alasan mobilisasi masyarakat tidak hanya terjadi dalam satu provinsi saja.

Hal itu dia sampaikan usai melakukan rapat koordinasi khusus membahas Pilkada Serentak bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan pejabat lainnya. Rapat koordinasi digelar di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (22/6).

"Karena yang menyelenggarakan pemilu serentak itu di 171 daerah. Dari hasil kajian dalam rapat tadi ada satu mobilitas pemilih yang tidak hanya di 171 daerah itu, tapi pemilih ini di seluruh daerah. Daerah yang tidak melaksanakan Pilkada, tapi ada beberapa pejabatnya itu KTP-nya domisilinya masih di tempat lain," jelas Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (22/6).

Pemerintah memastikan agar semua yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa terhalang dengan pekerjaan di luar daerah pemilihannya. Karena itu untuk mengakomodir agar bisa memilih maka disepakati untuk menetapkan Pilkada Serentak sebagai hari libur.

"Kalau yang diliburkan di 171 daerah dengan mobilitas seperti itu, maka tentu akan mengganggu. Oleh karena itu diusulkan oleh KPU alangkah lebih baik diliburkan secara nasional," kata Wiranto.

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya membenarkan telah menyiapkan Keppres mengenai libur. Wiranto menuturkan untuk saat ini tinggal masalah finalisasi saja.

"Tapi ini kan butuh proses administrasi pemerintahan," imbuhnya.