Ini catatan pelanggaran dan kecurangan Pilgub DKI versi PDIP
Merdeka.com - Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Pusat PDIP menemukan adanya pelanggaran dan kecurangan pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Kecurangan terjadi pada tahap pra pemungutan suara, pemungutan suara dan perhitungan suara.
Kepala BDPN Pusat PDIP, Arif Wibowo mengatakan kecurangan pertama adalah KKPS membiarkan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau tidak memiliki identitas setempat untuk memberikan suara di TPS.
"Ini terjadi di TPS 35, 36, TPS 3, TPS 16 RT/RW 05-10/07 Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, TPS 14 Mampang Prapatan, TPS 93 RT 12 RW 12 Kelurahan Pademangan Barat, TPS 10 RT 20 RW 02, Keluragan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara," kata Arif di DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (18/2).
-
Bagaimana PDIP membuktikan kecurangan Pilpres? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM). Oleh karena itu, tim hukum telah mempersiapkan bukti yang kuat agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti. 'Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan folus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,' kata Henry, dalam keterangan reami, Senin (11/3).
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Bagaimana pelanggaran administrasi Pemilu ditangani? Pengawas Pemilu memiliki peran kunci dalam mendeteksi dan menyelidiki dugaan pelanggaran administrasi. Mereka menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada instansi terkait seperti KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan.
-
Kapan Bawaslu Jateng menemukan kasus pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Apa saja contoh pelanggaran pemilu? Contoh Pelanggaran Pemilu Pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain kampanye hitam, politik uang, intimidasi pemilih, dan penyebaran berita bohong atau hoaks.
Kemudian, dikatakan Arif kecurangan lainnya yakni KPPS tidak menutup TPS sebelum pukul 13.00 waktu setempat dan masih menerima pemilih meski sudah melewati batas waktu yang ditentukan tanpa meminta persetujuan saksi. Hal itu terjadi di TPS 27 Kerendeng RT 04 RW 08, TPS 33 Medit Palace, Kemayoran.
Ketiga, KKPS mempersulit pemberian pemberian salinan asli form C1 dan form C2 pada saksi. Dan itu terjadi pada TPS 31, Taman Komplek Batan, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
"TPS 12 Jatinegara Kaum RW 03 Pulogadung, Jakarta Timur," ujarnya.
Menurut dia, dalam situasi ini KKPS justru tidak menindaklanjuti dengan menambahkan surat suara. Semisal, di TPS 41 Petamburan, TPS 55 di Sungai Bambu, Tanjung Priok.
Selanjutnya, di TPS 040 RT/RW 012/005 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan TPS 65 Jagakarsa. Lalu, TPS 18 Meruya RT 010 RW 003, TPS 74 RT 09 RW 12, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, TPS 89 RT 007 RW 014 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng dan TPS 21 Pegadungan.
"TPS 97 Kampung Gusti Teluk Gong, TPS Rusun Petamburan, TPS 04 Jamblang Jakarta Barat, TPS 89 Cengkareng, TPS 88 Cengkareng, TPS 13 Meruya Utara, TPS 47 Kelapa Gading, TPS 28 Apt Medit II, TPS 22 Sawah Lio, TPS 33 Kemayoran, TPS 96 Cengkareng, dan TPS 18 dan 19 Petojo Utara," ucap Arief.
Tak sampai di situ, dari catatan PDIP KKPS juga menghalangi pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan yang menggunakan haknya dengan mengatakan surat suara telah habis namun pada kenyataannya masih banyak. Hal tersebut terjadi di TPS 55, 35, 36, 37, 87, 89 di Cengkareng," kata dia.
Selain itu, menurut Arief pelanggaran pun terjadi pada proses penghitungan suara. Di mana KPPS melakukan kesalahan penjumlahan perolehan suara yang mengakibatkan selisih suara secara signifikan.
"TPS 53 Bukit Duti Tebet lebih dari dua surat suara, TPS 19 Bukit Duri Tebet, TPS 26 Bangka Mampang Prapatan empat suara," kata dia.
Kemudian, petugas KKPS membiarkan situasi yang tidak tertib di beberapa TPS yang berpontensi melakukan kecurangan. Terakhir, KKPS membiarkan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau tidak memiliki identitas setempat untuk memberikan suara di TPS.
"TPS 35, 36, 3, 16 RT/RW 05-10/07 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, TPS 14 Mampang Prapatan, TPS 93 RT 12 RW 12 Kelurahan Pademangan Barat, TPS 10 RT 20 RW 02, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara," pungkas Arief. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaPemahaman mengenai jenis pelanggaran pemilu dan penanganannya sangat penting dalam tahun politik ini.
Baca SelengkapnyaPelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan umum suatu negara.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menjelaskan modus kecurangan yang dilakukan dengan cara merusak surat suara menggunakan paku di sisi meja saat perhitungan surat suara.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan kecurangan muncul dari hulu ke hilir. Seperti abuse of power yang dilakukan Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaDPD PKS Depok akan demo di kantor KPUD Depok, Jalan Raya Margonda pada Rabu (6/3).
Baca SelengkapnyaKantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).
Baca SelengkapnyaKubu Prabowo-Gibran langsung mengirimkan tim ke Malaysia untuk mencari faktanya.
Baca SelengkapnyaDugaan penggelembungan suara yang terjadi di Depok memicu protes dan unjuk rasa.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman mengatakan pihaknya akan melaporkan dugaan kecurangan tersebut ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaTodung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.
Baca Selengkapnya