Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini kecurangan pilpres yang harus dilawan

Ini kecurangan pilpres yang harus dilawan Ilustrasi Kampanye. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Delapan hari menjelang pemilu presiden (pilpres), 9 Juli 2014, relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla, menemukan sejumlah model kecurangan yang harus diwaspadai. Di sejumlah kota, sejumlah kasus kecurangan bahkan telah menyeruak ke permukaan.

Selain kampanye hitam, seperti pembuatan dan penyebaran tabloid Obor Rakyat yang dibikin oleh orang Istana, Setiyardi, intimidasi dan tindak kekerasan juga sudah dilancarkan untuk menghadang laju kemenangan Jokowi-JK. "Kami sangat sadar perjalanan menuju kemenangan dalam pilpres 9 Juli nanti tidak akan mudah. Kami, para relawan, akan melawan segala tindak kecurangan," kata Sinnal Blegur, Ketua Panitia Rapat Akbar Nasional untuk Kemenangan Jokowi-JK.

Relawan, lanjut Sinnal, menengarai politik uang juga sudah dijalankan untuk merebut simpati dan dukungan para pemilih. Di beberapa kota, seperti Pemalang, bahkan ditemukan adanya kertas suara pilpres yang sudah berlubang di bagian capres nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Cara-cara intimidasi dan penghalang-halangan dengan pelaku aparat kepolisian juga mulai bermunculan. Hal ini, contohnya, terjadi di Garut ketika sejumlah relawan hendak mendeklarasikan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) di Lapangan Nagrog Karangpawitan, Garut, 28 Juni lalu.

Menurut Sekjen Almisbat, Hendrik Sirait, bentuk penghalang-halangan itu mulai dari izin acara yang susah didapatkan, pelarangan pemasangan baliho dengan dalih keamanan. "Berbagai atribut Jokowi-JK juga tidak boleh dipasang di tempat strategis. Hal ini kontradiktif dengan atribut Prabowo-Hatta yang bebas dipasang di berbagai penjuru kota," kata Hendrik.

Masih di Jawa Barat, lanjut dia, aparat birokrasi seperti lurah juga terindikasi tidak netral. "Hal ini membuat warga di desa-desa menjadi khawatir untuk mengenakan atribut atau kaos bergambar Jokowi," ungkap pria yang akrab disapa Iblis ini.

Suasana, terutama di daerah-daerah pinggiran yang sulit mendapatkan akses informasi, dan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, sengaja dibuat mencekam akibat ketakutan menyusul intimidasi,  teror dan ancaman yang dilakukan oleh instrumen negara terhadap mereka yang bersimpati pada pasangan Jokowi-JK.  "Menurunnya elektabilitas suara Jokowi-JK sangat kuat terjadi karena diciptakan dengan pola yang sistematis," lanjut Hendrik. 

Almisbat juga menerima laporan banyak terjadi pencopotan dan pengrusakan berbagai spanduk dan alat peraga capres Jokowi. Hingga saat ini, kata Hendrik, Almisbat masih mengumpulkan berbagai informasi di lapangan yang menyebutkan aparat TNI juga mulai rajin mendatangi para pemilih di desa-desa.

Melihat berbagai kecurangan yang mulai bermunculan secara sistematis, baik Sinnal Blegur maupun Hendrik Sirait, akan mengerahkan tenaga relawan sekurangnya lima orang di setiap TPS yang ada di seluruh Indonesia, pada pilpres 9 Juli nanti. (skj) (mdk/cza)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Perludem Ungkap Pola Praktik Jual Beli Suara
Perludem Ungkap Pola Praktik Jual Beli Suara

Praktik curang itu tetap bisa terjadi meskipun pemilih menggunakan hak suaranya.

Baca Selengkapnya
Fenomena Politik Uang dalam Pemilu, Begini Pengaruhnya
Fenomena Politik Uang dalam Pemilu, Begini Pengaruhnya

Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.

Baca Selengkapnya
Contoh Pelanggaran Administrasi Pemilu, Jenis, dan Solusinya
Contoh Pelanggaran Administrasi Pemilu, Jenis, dan Solusinya

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.

Baca Selengkapnya
Bivitri Susanti: Ketua KPPS Coblosi Surat Suara Pramono-Rano Pasti Ada yang Perintahkan
Bivitri Susanti: Ketua KPPS Coblosi Surat Suara Pramono-Rano Pasti Ada yang Perintahkan

Bivitri menilai, modus ketua KPPS TPS 028, Pinang Ranti, Makassar, Jaktim yang mencoblos 19 surat suara milik Pramono-Rano bukan hal baru.

Baca Selengkapnya
Hati-Hati Politik Uang, Pemberi dan Penerima 'Serangan Fajar' Bisa Dipenjara dan Denda Puluhan Juta
Hati-Hati Politik Uang, Pemberi dan Penerima 'Serangan Fajar' Bisa Dipenjara dan Denda Puluhan Juta

'Serangan fajar' bisa berbentuk sembako, voucher pulsa, voucher bensin, hingga fasilitas lainnya yang bisa dikonversi dengan nilai uang.

Baca Selengkapnya
Mengenal 'Serangan Fajar' dan Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima di Pilkada 2024
Mengenal 'Serangan Fajar' dan Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima di Pilkada 2024

Bentuk praktik ini bervariasi, mulai dari pemberian uang tunai, paket sembako, hingga barang-barang lain yang memiliki nilai ekonomis.

Baca Selengkapnya
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat
Mengenal ‘Uang Perahu’, Mahar Politik Dibutuhkan untuk Jadi Calon Wakil Rakyat

Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Jurus Calon Kepala Daerah Dongkrak Elektabilitas Lewat Data Inflasi
Jurus Calon Kepala Daerah Dongkrak Elektabilitas Lewat Data Inflasi

Para petahana atau penjabat (Pj) kepala daerah kerap memamerkan penurunan inflasi di daerahnya.

Baca Selengkapnya
Uang Perahu Jelang Pemilu, Apa Itu?
Uang Perahu Jelang Pemilu, Apa Itu?

Uang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.

Baca Selengkapnya
Jenis Pelanggaran Pemilu dan Cara Melaporkannya, Perlu Diketahui
Jenis Pelanggaran Pemilu dan Cara Melaporkannya, Perlu Diketahui

Pelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan umum suatu negara.

Baca Selengkapnya
Soroti Kecurangan Pemilu 2024, Civitas Akademika dan Masyarakat Sipil Demo Kantor Gubernur Sumbar
Soroti Kecurangan Pemilu 2024, Civitas Akademika dan Masyarakat Sipil Demo Kantor Gubernur Sumbar

Soroti Kecurangan Pemilu 2024, Civitas Akademika dan Masyarakat Sipil Demo Kantor Gubernur Sumbar

Baca Selengkapnya
PDIP Sebut Usulan Untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme
PDIP Sebut Usulan Untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme

Hugua dianggap sudah muak dengan praktik suap menyuap yang terjadi di Indonesia

Baca Selengkapnya