Ini penjelasan ketua pansus lambatnya pembahasan revisi UU Terorisme
Merdeka.com - Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i menolak tudingan jika pembahasan RUU Terorisme sengaja diperlambat. Lamanya pembahasan karena waktu yang terbatas yang dimiliki pansus.
"Pansus ini baru efektif bekerja kan pada Mei tahun lalu, jadi kurang lebih setahun kita bahas ini masalah, dipotong dengan masa reses. Kemudian hari-hari Pansus kan cuma Rabu dan Kamis, banyak juga hari itu terpotong dengan paripurna dan juga ada libur nasional seperti Kamis besok," ujar Syafi'i di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5).
Dia juga menambahkan, secara substantif banyak formula baru muncul dalam diskusi baik ketika di pansus atau panja hari ini. Karena formula tersebut dianggap cukup baik, pemerintah pun sepakat menyusun ulang. "Waktu itu ada sampai 14 kali," ujarnya.
-
Bagaimana sikap Komisi Yudisial terkait isu tunda pemilu? Munculnya isu penundaan pemilu, KY memanggil hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait putusan penundaan Pemilu 2024.
-
Siapa yang meminta sidang etik ditunda? Ghufron sendiri sempat meminta kepada Dewas untuk menunda sidang etiknya.
-
Siapa yang menentang penundaan Pilpres? Sebagaimana dilaporkan Reuters, beberapa kelompok oposisi dan masyarakat sipil mengecam tindakan tersebut sebagai “kudeta institusional“.
-
Bagaimana proses revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
-
Apa yang jadi dampak tunda pemilu? Penundaan pemilu dapat memiliki dampak yang serius pada proses demokrasi suatu negara. Secara konstitusional, penundaan pemilu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih.
-
Kapan isu tunda pemilu muncul? Pada awal tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengejutkan terkait penundaan pemilu 2024.
Menurutnya, kalau pemerintah meminta waktu untuk berkoordinasi bukan berarti mereka juga ingin melambatkan pembahasan RUU Terorisme. "Karena memang belum ada di RUU lantaran pemerintah ingin merumuskannya," ujar dia.
Politisi Fraksi Gerindra ini juga berdalih jika Pansus RUU Terorisme sudah bekerja secara marathon. Hanya saja, karena banyak permasalahan yang berkembang maka pembahasannya jadi lebih lama.
"Kita harapkan ini bisa kita selesaikan secepatnya," pungkas Syafi'i.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus mengungkapkan, saat ini prajurit TNI dibutuhkan di berbagai aspek
Baca SelengkapnyaDengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaAturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaPansus angket haji ini dibentuk menyusul adanya berbagai temuan Timwas DPR.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, apabila Kemenag benar maka bisa dibuktikan di forum Pansus.
Baca SelengkapnyaTerungkap Tujuan Revisi UU Kementerian Negara: Memudahkan Prabowo Susun Kabinet
Baca SelengkapnyaHal tersebut tidak memenuhi aspek keadilan karena masih banyak calon haji khusus lainnya dengan masa tunggu lebih lama.
Baca Selengkapnya