Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini tujuan kubu Ahok undang Ketua KPU DKI di rapat tim pemenangan

Ini tujuan kubu Ahok undang Ketua KPU DKI di rapat tim pemenangan Nusron Wahid. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nusron Wahid mengakui jika tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat mengundang Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno. Menurutnya, Sumarno diundang untuk berdialog terkait aturan pelaksanaan putaran dua Pilgub DKI Jakarta.

"Diundang untuk memberikan penjelasan dan aturan main babak kedua apa, supaya kita tahu batas-batas yang melanggar mana, batas-batas yang tidak melanggar mana," kata Nusron di Hotel Novotel, Jakarta, Kamis (9/3).

Nusron mengatakan, dalam pemilu masih banyak aturan yang belum dijelaskan secara rinci oleh pihak penyelenggara Pilkada. Salah satunya, pemberian sembako ke warga masuk dalam politik uang atau tidak.

"Di pemilu ini kan banyak wilayah yang abu-abu, nah yang abu-abu kita mau minta penjelasan apakah bagi sembako di saat seperti ini misal bagian dari money politic atau tidak, kan bisa minta penjelasan," ujarnya.

"Apakah bakti sosial itu bagian money politik atau tidak. Daripada pro kontra nanti, tekanan medsos dan macam-macam, sehingga nanti berubah lagi sikapnya," timpal dia.

Ditegaskan mantan Ketua Timses Ahok-Djarot ini, pertemuan hanya untuk memastikan pelanggaran-pelanggaran yang diatur oleh penyelenggara Pilkada. Nusron mengaku tidak khawatir dengan tanggapan pihak-pihak tertentu terkait pertemuan tertutup tersebut.

"Enggak, pasti bersangkutan (KPU dan Bawaslu) juga diundang paslon satu lagi untuk memberikan penjelasan, biasa itu mah. KPU juga diundang sama Golkar kok seperti memberikan penjelasan pembagian dan perubahan dapil dan sebagainya, misalnya, biasa itu mah," pungkas Nusron.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Undang-Undang Pilkada Serentak 2024 dan Tahapannya Sesuai Peraturan KPU
Undang-Undang Pilkada Serentak 2024 dan Tahapannya Sesuai Peraturan KPU

Pilkada serentak 2024 diharapkan dapat berjalan sukses dan membawa manfaat bagi pembangunan daerah di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Putusan MK Tutup Peluang Kaesang Maju Pilkada Jateng, PDIP Singgung Kematangan Seorang Pemimpin
Putusan MK Tutup Peluang Kaesang Maju Pilkada Jateng, PDIP Singgung Kematangan Seorang Pemimpin

Peluang Kaesang maju Pilkada tertutup lantaran usia anak bungsu Presiden Jokowi itu kurang memenuhi syarat 30 tahun tahun saat penetapan sesuai keputusan MK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Aturan Pilkada Serentak 2024 dan Tahapan-tahapannya
Aturan Pilkada Serentak 2024 dan Tahapan-tahapannya

Aturan Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Selengkapnya
PKB Pecat Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Usai Ditetapkan Tersangka KPK
PKB Pecat Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Usai Ditetapkan Tersangka KPK

Gus Muhdlor tersangka kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN

Baca Selengkapnya
Menanti Sikap Tegas KPU Usai Putusan MA Terkait Aturan Baru Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah
Menanti Sikap Tegas KPU Usai Putusan MA Terkait Aturan Baru Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah

Peserta pemilihan kepala daerah kini tidak harus berusia 30 tahun untuk bisa mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan putusan MA.

Baca Selengkapnya
Sinyal Tinggalkan Anies, PKB: Cuaca Menunjukan Perubahan
Sinyal Tinggalkan Anies, PKB: Cuaca Menunjukan Perubahan

Kerja sama PKB-Gerindra di tingkat nasional sudah memiliki payung hukum sehingga ditindaklanjuti pada momen politik lain, termasuk Pilkada.

Baca Selengkapnya
PKB Bicara Peluang Tiga Poros Koalisi di Pilgub Jakarta, Ini Bocoran Peta Politiknya
PKB Bicara Peluang Tiga Poros Koalisi di Pilgub Jakarta, Ini Bocoran Peta Politiknya

PKB Bicara Peluang Tiga Poros Koalisi di Pilgub Jakarta, Ini Bocoran Peta Politiknya

Baca Selengkapnya
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran

Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.

Baca Selengkapnya