Insiden Ahok walkout, DKPP putuskan Ketua KPU DKI langgar kode etik

Merdeka.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarsono melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Keputusan tersebut diputus dalam sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP, Jumat (7/4).

"DKPP berpendapat seyogyanya KPU beserta jajarannya memperbaiki pola kerja dan cara berkomunikasi," kata Hakim anggota DKPP Nur Hidayat Sardini saat persidangan di kantor DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/4).

Peringatan tersebut, kata Nur Hidayat, merupakan putusan atas pengaduan Perkumpulan Cinta Ahok yang mengadukan Sumarno. Sumarno diadukan lantaran menelantarkan pasangan Ahok-Djarot pada rapat pleno penetapan paslon yang lolos ke putaran kedua di Hotel Borobudur pada 4 Maret 2017.

Sebagaimana diketahui kala itu, pasangan Ahok-Djarot walkout dalam acara tersebut lantaran KPU DKI Jakarta tak tepat waktu untuk memulai acara. Sementara KPU DKI justru tengah menunggu kehadiran Ahok untuk memulai acara.

Padahal Ahok telah hadir di Hotel Borobudur sejak pukul 18.56 WIB, hanya saja Ahok menunggu di ruangan yang berbeda. Kesalahpahaman tersebut akhirnya membuat KPU DKI Jakarta sebagai penyelenggara acara dinilai kurang profesional dan menimbulkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga Pemerintah.

"Akibat (peristiwa) di Hotel Borobudur yang tersiar secara luas telah menimbulkan demaging of trust degradasi kepercayaan masyarakat tentang kemampuan penyelenggara pemilu di Indonesia," jelas Nur Hidayat.

Akibatnya, ketua KPU DKI Jakarta Sumarsono mendapatkan peringatan dari DKPP untuk memperbaiki kinerja sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

"Kesimpulan, pihak teradu 1 (Sumarno) terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan memerintahkan KPU RI untuk menindaklanjuti keputusan DKPP dalam waktu 7 hari," tutupnya.