Janji AHY Jika Menang Pemilu 2024, Angkat Tenaga Honorer jadi PNS
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji bakal memperbaiki nasib guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika partainya kembali menangkan pada Pemilu 2024.
“Sampaikan kalau Partai Demokrat naik kembali ke pemerintahan, maka mereka (guru honorer) akan menjadi PNS. Kita memberikan bukti yang nyata,” kata AHY dalam sambutnya di Rapimnas di JCC, Senayan, Kamis (15/9).
Diketahui pengangatakan guru honorer K2 menjadi PNS sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2005. Aturan itu dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
-
Siapa yang bisa menjadi PPPK? PPPK adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja berdasarkan waktu. Menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia.
-
Siapa yang bisa dapat PKH? Untuk dapat menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima.
-
Siapa anggota KPPS? Jumlah anggota KPPS terdiri dari empat orang, yang terdiri dari satu orang ketua dan tiga anggota.
-
Apa alasan utama penundaan rekrutmen PPPK? Anas menjelaskan alasan utama ketidakselarasan ini adalah terkait dengan masalah keuangan di masing-masing pemerintah daerah (Pemda). Beberapa daerah enggan menyiapkan formasi untuk PPPK karena kekhawatiran dampak finansial, biasanya karena anggaran daerah telah melebihi 35 persen.
-
Kapan PTPS Pilkada 2024 mendapat honorarium? Honor PTPS Pilkada 2024 ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tertuang pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-715/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masuk Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
-
Siapa saja yang bisa ikut seleksi PPPK 2024? Pelamar prioritas untuk tahap pertama terdiri dari Guru Prioritas dan D-IV Bidang Pendidik Tahun 2024, mantan Tenaga Honorer Kategori II (THK-II), serta tenaga non-ASN yang terdaftar dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendibudristek) Nadiem Makarim telah pada 2021 lalu telah membuka pendaftaran CPNS termasuk untuk THK-2. Langkah ini diharapkan bisa mengangkat 1 juta THK-2 menjadi PPPK.
Namun hingga saat ini masih ada ratusan ribu Tenaga Honorer Kategori (THK-2) belum diangkat menjadi PPPK.
“500 ribu tenaga honorer hari ini nasibnya tidak menentu. Sampaikan kepada mereka, kalau Partai Demokrat naik kembali ke pemerintahan, mereka akan menjadi PNS,” ucapnya.
Sehingga, dia pun meminta restu dan dukungan kepada kader Demokrat agar kembali memang dan hadir untuk membantu masyarakat.
"Gemakan semangat perubahan dan perbaikan, jangan ragu. Tapi perubahan dan perbaikan harus ada rumahnya. Di mana rumahnya? Demokrat," ucap AHY, disertai teriakan dan tepuk tangan kader.
"Dan kalau rakyat ingin perbaikan dan perubahan mohon doa restu bagi partai demokrat. Kita ingin berjuang baik-baik," imbuh AHY. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kendati ada target itu, Anas mengantongi data masih ada lebih dari 14 daerah yang belum mengusulkan formasi CASN bagi eks THK II.
Baca SelengkapnyaMenteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, penyelesaian status tenaga honorer akan dilakukan pada Desember 2024.
Baca SelengkapnyaKendati diangkat menjadi PPPK paruh waktu, tenaga honorer tersebut nantinya berpeluang bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Baca SelengkapnyaAnas mengatakan rapat kerja dengan DPR membahas penataan tenaga non-ASN atau honorer.
Baca SelengkapnyaJika data tersebut lolos validasi, maka nantinya nama tenaga honorer akan masuk ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya.
Baca SelengkapnyaAnas pun berkomitmen untuk mengangkat seluruh tenaga honorer sisa di pemerintah tahun ini, sesuai tenggat waktu penghapusan per Desember 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR tengah membahas aturan turunan dari UU ASN.
Baca SelengkapnyaHasil kesepakatan dengan DPR, Pemerintah akan mengangkat 1,7 tenaga honorer menjadi ASN.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini juga bertujuan untuk menghindari adanya penurunan upah bagi tenaga non ASN.
Baca SelengkapnyaJumlah tenaga honorer di pemerintahan yang saat ini ada sekitar 1,7 juta orang bakal terus menyusut seiring berjalannya rekrutmen PPPK.
Baca SelengkapnyaHonorer bakal dikelompokan menjadi PPPK penuh waktu atau paruh waktu, tergantung kemampuan anggaran yang dimiliki masing-masing instansi pemerintah.
Baca SelengkapnyaAzwar Anas telah berkirim surat kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024.
Baca Selengkapnya