Jokowi & Ketum Partai Koalisi Bahas Target Omnibus Law Hingga RUU Pemindahan Ibu Kota
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan ketua umum pimpinan partai koalisi di Istana, pada Selasa (14/1) kemarin. Pada pertemuan itu, Jokowi dan koalisi membahas soal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
"Memang kemarin ada pertemuan pimpinan parpol, ketum, sekjen, dan ketua-ketua fraksi dari 6 partai koalisi pemerintah, jadi termasuk Gerindra, itu memang ada. Tapi di sana Pak Jokowi hanya menyampaikan update, pertama tentang rencana pengajuan omnibus law, yang kedua tentang rencana UU Pemindahan Ibu Kota, itu saja," kata Sekjen PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).
Arsul mengatakan, Presiden Jokowi memberikan target 100 hari kerja untuk menyelesaikan pembahasan omnibus law tersebut.
-
Apa hadiah yang diberikan Jokowi? Hadiahnya, sebuah sepeda pemberian presiden.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Kapan Presiden Jokowi terbitkan UU Pemilu terbaru? Presiden Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu pada tanggal 4 Mei 2023.
-
Apa harapan Jokowi untuk Pemilu 2024? 'Ya ini adalah pesta demokrasi kita berharap ini betul-betul jadi pesta rakyat, dan juga berlangsung dengan jurdil, luber dan diiktui oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraaan karena ini adalah pesta rakyat. Pesta demokrasi,' jelasnya.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
"Nah, omnibus law sedang difinalisasi oleh pemerintah, segera akan disahkan. Presiden memang berharap bahwa ini bisa diselesaikan dalam 100 hari kerja lah, ya dari sejak kemudian mulai dibahas dong, dibentuk di DPR-nya," ujarnya.
Jokowi berharap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu rampung pada ulang tahun kemerdekaan ke-75 Indonesia.
"Jadi kami sendiri kalau ini segera diserahkan tentu berharap nanti pas ultah 75 kemerdekaan kan itu sudah selesai. Iya, tentu kita berharap seperti itu. Supaya jadi hadiah kemerdekaan," ujar Arsul.
Diketahui, pertemuan tersebut dilaksanakan secara tertutup di Istana Kepresidenan. Pimpinan partai politik koalisi yang hadir antara lain Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PP Suharso Monoarfa, dan Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Sekjen yang hadir adalah Hasto Kristiyanto, Johnny G Plate, Lodewijk Paulus, Hasanuddin Wahid, Arsul Sani, dan Ahmad Muzani. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya pada Prabowo
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, nyatanya bangunan Istana Negara dan Istana Garuda sudah dapat digunakan untuk acara-acara.
Baca SelengkapnyaAHY menyebut, Presiden Jokowi meminta agar seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju dapat menyelesaikan tugas.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan penerbitan Keppres tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN tergantung progres pembangunan di lapangan.
Baca Selengkapnya"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut proyek IKN merupakan mimpi besar jangka panjang.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah bisik-bisik tentang Keppres itu yang diajukan oleh pentinggi HIPMI terkait hari kewirausahaan nasional.
Baca Selengkapnya"Salah satunya, membahas transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto," kata AHY
Baca SelengkapnyaYusuf tak menjawab tanggal berapa Jokowi akan berkantor di IKN.
Baca SelengkapnyaContohnya seperti gedung MPR/DPR, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaPelaksana tugas (Plt) Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dipanggil Prabowo Subianto dan ditanya kemajuan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyatakan siap mendukung target Presiden Prabowo Subianto merampungkan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam 4 tahun.
Baca Selengkapnya