Junimart: TemanAhok tak usah kebakaran jenggot soal duit Rp 30 M
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang menegaskan, dugaan aliran dana Rp 30 miliar dari persekongkolan reklamasi Teluk Jakarta yang masuk rekening TemanAhok melalui Cyrus Network dan Sunny Tanuwidjaya, diserahkan sepenuhnya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita tunggu saja, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Tidak ada yang perlu merasa kebakaran jenggot. Tidak perlu membela diri lah. Kita tunggu KPK bergerak. Kita tunggu KPK bisa menyimpulkan apakah memang ada aliran itu atau tidak, itu saja saya kira," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/6).
Politikus PDIP ini yakin, jika KPK sudah jauh hari mengendus adanya aliran dana tersebut. Karena itu dia optimis, KPK bisa mengungkap hal itu.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa tujuan Pertamina menggandeng Kejaksaan? PT Pertamina Patra Niaga menandatangani Pakta Integritas dengan Kejaksaan Agung khususnya Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk mengawal proses pembangunan Terminal LPG di Bima, Nusa Tenggara Barat dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.
"KPK tentu lebih mempunyai bukti tentang ini, Pak Laode Muhammad Syarief sudah mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui dan sedang melakukan lidik, ya kita tunggu saja. Ibu Basariah juga mengatakan konon sudah memeriksa beberapa orang terkait dengan dugaan aliran dana ini," ungkapnya.
Junimart juga mengungkapkan, dirinya tidak tengah menyerang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akan tetapi TemanAhok. Sebab menurutnya, beberapa saksi terkait aliran dana pemulusan laju proyek tersebut sudah pernah dipanggil oleh KPK.
"Perlu saya sampaikan, saya tidak pernah mengatakan Ahok, tapi TemanAhok, ini yang harus dikritisi, ini yang harus ditelusuri. Ahok harus dikawal!" ujarnya.
Junimart juga menilai, jangan sampai ada instansi lain yang tak berwenang namun justru akan membuat suasana makin keruh. Maka dari itu, dia meminta semua pihak menahan diri agar KPK bisa bekerja terlebih dahulu.
"Apakah ICW itu KPK? Tolong juga kita saling menahan diri, tidak boleh mendahului, ICW dudukanlah pada fungsi yang sebenarnya, tidak boleh memberikan komentar. Serahkan ke KPK, saya juga begitu, saya sampaikan ke KPK, maka KPK wajib untuk menindaklanjuti," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPPU memutuskan Jakpro bersama dua perusahaan bersekongkol dalam proyek revitalisasi TIM.
Baca SelengkapnyaWNA tersebut dicekal terhitung sejak 5 Juli guna mempermudah penyidik
Baca SelengkapnyaDengan perkara telah masuk ke persidangan, akan terlihat siapa saja sosok yang diduga terlibat dalam pusaran skandal korupsi ini.
Baca SelengkapnyaIwan menyebut dalam proses pembangunan TIM tahap III itu telah memperhatikan aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaFebrie dilaporkan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso bersama KSST atas dugaan keterlibatan kesepakatan lelang barang rampasan benda sita korupsi
Baca SelengkapnyaKasus Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM melibatkan Jakpro
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaHeru bilang, kebijakan ihwal tarif sewa antara Sarana Jaya dan pedagang merupakan proses business to business (B2B).
Baca SelengkapnyaPenyitaan tersebut adalah bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
Baca SelengkapnyaTrenggono hanya menjelaskan perihal peristiwa kejadian korupsi pengadaan barang dan jasa.
Baca SelengkapnyaKetua sementara KPK, Nawawi Pomolango mengaku bakal menelaah terlebih dahulu laporan yang dilayangkan oleh Sugeng Teguh.
Baca SelengkapnyaKPK sebelumnya mencekal 10 orang terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di lingkungan BUMD DKI Jakarta tersebut.
Baca Selengkapnya