Kampanye di Bukit Duri, istri Djarot sempat diminta beli lahan warga
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu mengeluhkan kekurangan lahan untuk membuat ruang terbuka hijau (RTH). Salah satu kendala adalah rumitnya permasalahan kepemilikan warga yang ingin menjual tanahnya tersebut kepada pemerintah.
Namun, Happy Farida, istri Calon Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, sempat bertemu warga yang ingin menjual lahannya. Kejadian itu bermula saat dia tengah berkampanye di RT 002 RW 08, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (7/11).
"Bu di tempat kami banyak anak-anak tapi enggak punya tempat bermain. Ada rumah cukup besar mau dijual. Kiranya ibu bisa sampaikan ke bapak untuk dibeli dan dijadikan taman atau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) bu," kata warga Bukit Duri, Bu Iin saat berbincang dengan Happy, Senin (7/11).
-
Apa kritik Djarot untuk Jokowi? Menurut Djarot, meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral.
-
Siapa yang menjual sebagian lahan rumah? Sebagai hasilnya, keduanya sepakat untuk memecah lahan yang mereka miliki dan menjual lebih dari sebagian lahan tersebut kepada keluarga yang sekarang menjadi tetangga.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara DPRD DKI meminta izin penggunaan Wisma Atlet? Inggard mengatakan, Pemprov DKI seharusnya meminta pemerintah pusat agar memberikan izin menggunakan Wisma Atlet.
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Mengapa eksekusi lahan itu ricuh? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira membenarkan anggotanya mengalami luka akibat sabetan sajam saat PN Jambi melakukan eksekusi.
Kemudian, Happy meminta Iin untuk mengusulkan hal itu kepada RT kemudian ke kelurahan. Menurutnya, saat ini penyediaan RTH maupun RPTRA memang menjadi salah program prioritas Pemprov DKI.
"Saat ini Pemprov DKI baru mampu menyediakan 9,3 persen. Dan memang masalah ketersediaan lahan menjadi persoalannya," tutupnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta telah menampung sekitar 450 warga korban kebakaran Manggarai di Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput.
Baca Selengkapnya"Respons bapak sangat mengecewakan dan zalim. Kasihan warga diberi ketidakpastian lagi," kata Sahroni
Baca SelengkapnyaRusun Nagrak lebih layak untuk ditinggali warga Kampung Bayam. Maka dari itu, ia berharap warga bisa datang segera menghuni rusun tersebut.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil (RK) melakukan kampanye ke kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI membeberkan penyebab Rusunawa Marunda terbengkalai hingga akhirnya dijarah
Baca SelengkapnyaTanggapan Heru soal Blusukan Gibran Keluar Masuk Kampung Jakarta
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengatakan, program seperti ini bukan hal baru.
Baca SelengkapnyaPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tengah menjadi sorotan
Baca Selengkapnya