Kasus Ahok dinilai bikin kabinet Jokowi terbelah

Merdeka.com - Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai, kasus penistaan agama yang menjerat Calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama bakal berdampak pada soliditas kabinet Jokowi-JK. Apalagi, dalam koalisi partai di Pilgub DKI, parpol pendukung pemerintah tak satu suara alias terpecah.

"Itu erat kaitannya dengan sikap partai. Kalau partainya memang bersikap bersama Jokowi dalam kasus Ahok ini, tentu sang menteri akan ikut. Sebaliknya kalau partainya mendua, maka menterinya juga mendua," kata Ray, Kamis (24/11).

Ray mengatakan, kegaduhan yang muncul akibat kasus Ahok membuat Jokowi bisa melihat dengan jelas siapa kawan setia dan mana yang bukan. Termasuk di dalam lingkaran pemerintahan sendiri.

Karena itu, Ray tak heran jika peta koalisi pemerintahan kembali berubah dalam waktu dekat. Pertemuan Jokowi dengan pimpinan sejumlah partai politik baru-baru ini merupakan sinyal kuat akan adanya perubahan tersebut.

"Presiden menegaskan bahwa ketua-ketua partai yang ditemuinya adalah teman koalisi. Dan di saat yang sama menempatkan posisi partai-partai yang tidak ditemui sebagai kelompok sebelah (oposisi)," jelas Ray lagi.

Perubahan tersebut tentu saja bakal diikuti dengan perombakan kabinet. "Dengan begitu, Jokowi bukan saja telah memberi pemetaan kawan dan pihak oposisi. Tapi sekaligus mencopot jabatan menteri-menteri yang dianggap tidak loyal," terang dia.

Sementara itu Pengamat LIPI, Syamsuddin Haris menilai, menteri tak perlu terjun langsung untuk menenangkan situasi politik terkini. Justru, kata dia, Presiden Jokowi yang memang harusnya turun gunung mendinginkan suasana. Menteri tak perlu bersikap.

"Menteri kan cuma pembantu presiden. Jadi memang harus presiden yang turun langsung bertemu tokoh-tokoh tersebut. Kalau menteri yang dikirim untuk ketemu tokoh-tokoh tersebut, malah dianggap tidak serius," kata Syamsuddin saat berbincang dengan merdeka.com.

Syamsuddin menilai, memang situasi saat ini cenderung mengkhawatirkan. Terlebih, kata dia, para pendemo cenderung memaksakan kehendak dalam kasus Ahok.

"Mungkin cukup genting karena sebagian tuntutan pendemo bersifat pemaksaan kehendak," tegas dia. (mdk/rnd)