Kasus iklan Jokowi-Ma'ruf disetop, Bawaslu dorong KPU keluarkan jadwal kampanye

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu menyatakan tidak bisa melanjutkan kasus iklan rekening dana kampanye yang dilakukan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Meskipun, Bawaslu telah menyimpulkan pemasangan iklan tersebut berpotensi melanggar aturan karena dipasang di luar jadwal kampanye.

Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pihaknya terpaksa menyetop kasus tersebut karena Kejaksaan dan Kepolisian memandang tak ada unsur pelanggaran dalam iklan itu.

"Kelanjutannya ada di Kepolisian dan Kejaksaan. Kalaupun kami katakan itu diusut tapi ketika Kepolisan dan Kejaksaan menyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana, tidak bisa kami teruskan karena proses penyidikan pasti tidak akan dilakukan," jelas Dewi di Media Center Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (7/11).

Bawaslu, lanjut Ratna, akan segera menyurati KPU terkait aturan kampanye media massa. Berdasarkan keputusan kejaksaan dan kepolisian, KPU belum menetapkan aturan jadwal kampanye media massa sehingga belum bisa diputuskan iklan Jokowi-Ma'ruf merupakan pelanggaran Pemilu.

"Bawaslu pertama akan segera menyurati KPU karena perbedaan pendapat ini kan (jadi) problem hanya karena KPU sampai hari ini belum mengeluarkan keputusan tentang jadwal kampanye iklan media massa. Makanya KPU harus melakukan percepatan mengeluarkan ini sehingga tidak ada seolah-olah ada pembiaran orang bisa berkampanye saat ini," terangnya.

Bawaslu sendiri mengeluarkan kesimpulan atas laporan iklan rekening dana kampanye Jokowi-Ma'ruf ini berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam PKPU itu, kampanye media massa akan dilakukan pada akhir Maret sampai pertengahan April 2019 selama 21 hari.

KPU, tegas Ratna, didorong segera mengeluarkan aturan sehingga hal serupa tak kembali terulang. Padahal, KPU sendiri telah menyatakan iklan tersebut termasuk kampanye tapi terkendala aturan yang belum dibuat.

"KPU sendiri jelas menyatakan ini kampanye dan ini tidak boleh. Tapi kan kendalanya KPU belum mengeluarkan keputusan itu," jelasnya.