Keterlibatan Setya Novanto di kasus e-KTP pengaruhi citra Golkar
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto terbelit kasus korupsi e-KTP di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terseretnya Novanto dinilai memperburuk citra Partai Golkar jelang Pemilu 2019 mendatang.
"Dengan mulai terkuaknya kasus mega skandal korupsi e-KTP dan tersebutnya beberapa nama kader yang diduga terlibat, termasuk nama Setya Novanto, tentu sangat mengganggu serta mempengaruhi citra Partai Golkar," kata kader muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia dalam pesan singkat, Selasa (28/3).
Namun, Doli menegaskan, tindak dan perilaku yang diduga dilakukan Novanto dan sejumlah kader Golkar lainnya di kasus e-KTP tidak ada kaitannya dengan institusi partai.
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
"Secara resmi dan murni merupakan tindak dan prilaku individu-individu," ujar Doli.
Bersama kader-kader muda Partai Golkar yang lainnya, Doli mengatakan, akan terus ikut mencermati perkembangan proses hukum kasus korupsi e-KTP ke depan.
"Yang jelas kami berupaya untuk memisahkan kasus ini menjadi kasus pribadi Setya Novanto dan meyakinkan publik bahwa Partai Golkar tidak ada keterlibatannya sama sekali," tegasnya.
Selain itu, Doli juga tidak menampik semakin gencarnya Partai Golkar mencapreskan Jokowi di Pilpres 2019, terkait dengan harapan perlindungan hukum sang ketua umum dari sang presiden. Apalagi, ujar dia, selama ini Novanto dikenal cukup dekat dengan Jokowi.
"Bisa jadi (minta perlindungan hukum) dan wajar saja Setya Novanto berusaha meminta perlindungan dari Jokowi," kata Doli.
"Dan beberapa kali telah menunjukkan sikap dan kebijakan yang memberikan benefit politik bagi Jokowi," ujarnya.
Nama Setya Novanto setidaknya disebut 22 kali dalam dakwaan KPK terkait kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Novanto diyakini sebagai pihak yang mengatur dan meloloskan anggaran fantastis e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaAirlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaMenurut Faisal, apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca SelengkapnyaSekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengkritik ide Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti yang digagas Tim Ganjar.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaCapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo angkat bicara soal pelanggaran etik Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres.
Baca SelengkapnyaEros Djarot menilai sikap Jokowi terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo melawan hukum.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca SelengkapnyaDalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Setyo tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 9,6 miliar tanpa utang.
Baca Selengkapnya