Ketua KPU sebut ada 27 partai daftar Pemilu, 13 tak lolos

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan dari 27 partai politik (Parpol) mendaftar, hanya 14 partai yang lolos. Sementara 13 partai berkasnya dinyatakan tidak lengkap.

Menurut Ketua KPU, Arif Budiman, saat ini ke 14 Parpol itu tengah menjalani proses verifikasi administrasi sebelum dinyatakan menjadi peserta Pemilu 2019.

"14 Parpol yang berkasnya lengkap akan dilanjutkan penelitian administrasi," kata Arif ketika mengikuti gelar sosialisasi Pemilu serentak melalui acara Gerak Jalan Sadar Pemilu Serentak 2018 di kantor KPU Jawa Timur, Jalan Tenggilis, Surabaya, Minggu (29/10).

Dia mengakui dalam proses administrasi memang banyak ditemukan sejumlah data yang tidak valid, khususnya terkait masalah keanggotaan. Seperti misalnya keanggotaannya ganda, kemudian palsu, dan lain sebagainya.

Apabila secara administrasi berkasnya memenuhi persyaratan, lanjut Arif, akan dilakukan proses verifikasi faktual. "Tapi ini hanya berlaku untuk partai baru. (Parpol) Yang lama sampai diadministrasi saja," kata mantan Komisioner KPU Jawa Timur tersebut.

Untuk selanjutnya, sesuai undang-undang, ada beberapa persyaratan yang juga harus dipenuhi oleh masing-masing Parpol agar bisa terdaftar sebagai peserta Pemilu.

Beberapa perayaratan itu, kata Arif, di antaranya, kepengurusan di tingkat kecamatan sekitar 50 persen, dan 75 persen di level kabupaten/kota. "Kalau di tingkat provinsi, 100 persen."

Menurutnya, apabila salah satu dari beberapa persyaratan yang ada itu tak bisa dipenuhi, maka Parpol yang mendaftar bisa dinyatakan tidak lolos. "Untuk itu, seratus persen semuanya harus dipenuhi," tegasnya.

Target partisipasi pemilih di Jatim

Pada Pemilu mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menargetkan tingkat partisipasi pemilih di Jawa Timur harus mencapai sekitar 77,5 persen. "Jatim harus bisa mencapai itu. Meski sebelumnya hanya 68 persen," tegas Arif Budiman lagi.

Dia mengaku memiliki berbagai strategi mendongkrak partisipasi masyarakat, baik di Pilkada serentak 2018 maupun Pemilu 2019. Salah satu strateginya menggelar sosialisasi yang dikemas dalam kegiatan gerak jalan.

"Kegiatan ini juga bagian sosialisasi Pemilu (Pilkada) serentak yang digelar di 171 lokasi, di seluruh Indonesia (di tahun 2018)," ucapnya.

Dengan sosialisasi tersebut, lanjutnya, bertujuan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya saat Pemilu digelar. "Bukan hanya tahu waktunya kapan. Namun, juga bagaimana menggunakan hak pilih," tuturnya.

"Jadi, sosialisasi ke masyarakat tetap harus dilakukan selain melalui relawan demokrasi, saat KPPS menyampaikan form C 6 maupun ketika pemutakhiran data pemilih," tandasnya. (mdk/did)