Kubu Tb Hasanuddin-Anton minta Asyik tak ikut debat publik ketiga
Merdeka.com - Pasangan Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Sudrajat-Syaikhu diminta untuk tidak hadir dalam debat publik selanjutnya. Hal itu dinilai sebagai sanksi yang pantas diberikan setelah dalam debat kedua Senin (14/5) kemarin dianggap membuat kericuhan.
Hal itu disampaikan Tim Pemenangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah), Abdy Yuhana saat dihubungi, Kamis (17/5).
"Saya pikir, yang bersangkutan (Asyik) jangan diperkenankan ikut debat lagi," katanya.
-
Siapa yang menjadi calon gubernur Jawa Barat? Calon Gubernur Jawa Barat Ahmad Syaikhu menggagas program Teras ASIH.
-
Siapa yang menjadi calon Wakil Gubernur Jawa Barat? Ronal Surapradja menceritakan dirinya ditunjuk menjadi bakal calon wakil gubernur Jawa Barat di momen krusial sebelum pendaftaran ditutup.
-
Siapa yang dinilai kurang sopan saat berdebat? Salah satu yang masih menjadi topik perbincangan adalah sikap calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai kurang sopan dalam debat.
-
Kapan debat cawapres berlangsung? Diketahui, Jumat (22/12) malam ini akan menjadi panggung untuk debat cawapres.
-
Apa permintaan Ganjar-Mahfud di sidang sengketa? 'Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 antara H. Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut satu, dan H. Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut tiga di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia, selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024,' kata Todung.
-
Siapa yang dikatakan Ganjar ingin mengganggu suara di Jawa Tengah? 'Karena saya selalu mengingatkan kepada semuanya hati hati karena di Jateng Sragen ini semua tertarik, sema pingin datang, semua pengen ngrikiti, pengen nitili, maka nanti kalau ada cara-cara ngrikiti dan nitili-nya tidak benar, memaksakan intimidasi, seruduk. Itu baru banteng namanya,' jelas dia.
Seperti diketahui, dalam debat yang diselenggarakan di Universitas Indonesia, Depok, Senin (14/5), paslon Asyik membentangkan kaos ganti presiden. Aksinya itu sempat membuat jalannya debat terhenti.
Menurut Abdy, acara debat kandidat salah satu medium berkampanye, menyampaikan visi misi dan program kepada masyarakat. Sedangkan, apa yang dilakukan oleh paslon Asyik tidak menunjukan hal itu sama sekali.
"Membentangkan kaus itu melenceng dari tujuan kampanye pilgub," katanya.
Apalagi, tindakan itu membuat reaksi, gaduh tak terkendali. Artinya, Abdy menilai ada upaya provokasi yang dilakukan paslon nomer tiga.
Sebelumnya, Ketua tim pemenangan paslon gubernur Jabar Sudrajat-Syaikhu (Asyik), Haru Suandharu mengatakan, pesan ganti presiden dalam debat publik kemarin tidak usah jadi polemik berkepanjangan.
Dia menjelaskan, pesan yang disampaikan di segmen terakhir itu adalah bagian dari aspirasi masyarakat Jawa barat.
"Itu spontan. Pak Sudrajat, Pak Syaikhu selama berkeliling selalu mendapatkan aspirasi, salah satunya itu. Ya dalam acara itu (debat publik) ya disampaikan," katanya saat dihubungi, Selasa (15/5/2018).
Haru berkeyakinan bahwa pesan ganti presiden tidak akan berujung pada sanksi. Menurutnya, paslon yang diusung PKS, Gerindra dan PAN inj tidak melakukan pelanggaran apapun.
"Ini kan negara demokrasi, paslon kami punya pendapat. Ya kalau ada pendapat berdebeda ya silahkan sampaikan. Yang (berpendapat) ganti presiden, mangga (silahkan), yang (berpendaoat) dua periode ya silahkan," ucapnya.
Haru justru menyayangkan respon dari oknum penonton yang hadir dalam acara debat. Beberapa diantara mereka bahkan melontarkan kata-kata kasar. Oknum tersebut dinilai bertindak mengedepankan emosi dan mengabaikan semangat demokrasi.
"Banyak kok bukti rekamannya, di youtube juga ada. Banyak kata kata kotor. Kenapa harus begitu?," imbuhnya.
"Jika ada yang mengatakan ini agenda pilgub bukan pilpres. Justru itu, reaksinya seharusnya engga usah berlebihan. Pilpres kan belum mulai, emang udah ada calonnya? Kan ga ada," ia melanjutkan.
Disinggung mengenai rencana ke depan, paslon Asyik akan meneruskan agenda kampanye ke berbagai daerah di Jawa Barat.
"Kami santai dan tetap optimis hal ini tidak akan berpengaruh negatif. Kami hanya menyampaikan aspirasi. Tidak ada tata tertib yang dilanggar," pungkasnya.
Bukan pidana, dugaan pelanggaran Asyik masuk administrasi
Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar menemukan unsur pelanggaran administratif yang dilakukan paslon Sudrajat-Syaikhu saat memerkan kaus #2019GantiPresiden di debat kedua Pilgub Jabar. Mereka terancam sanksi tidak bisa ikut debat ketiga.
Keputusan itu disampaikan Bawaslu setelah menerima klarifikasi dari Ketua KPU Jabar Yayat di kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga, Kota Bandung, Rabu (16/5).
Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto menyatakan, pasangan Sudrajat-Syaikhu dinilai melanggar aturan mengenai tata tertib debat kampanye, karena membawa atribut di luar yang ditetapkan KPU.
Soal sanksi yang nantinya akan diberikan pada Paslon Asyik, Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada KPU. Alasannya, KPU lah yang punya kewenangan untuk memberikan sanksi kepada paslon di Pilgub Jabar ini.
"Kami harap satu atau dua hari ini sudah ada sanksinya," ujar Harminus.
Meski begitu, Harminus menegaskan bahwa Bawaslu tidak menemukan unsur pidana dalam insiden kaus #2019GantiPresiden. Untuk itu, semua laporan yang mengadukan Asyik gugur.
Dalam pembahasan yang sudah dilakukan, apa yang disangkakan pasal 69 ayat 2 dalam rangka memprovokasi saat kampanye, kami Bawaslu polisi dan jaksa tidak menemukan unsur pidana.
"Karena tidak memenuhi unsur pidana, laporan (paslon lain) kita hentikan," tutur dia.
Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengaku akan mempelajari rekomendasi yang diberikan Bawaslu. Hal tersebut untuk menentukan sanksi yang diberikan kepada pasangan Sudrajat - Syaikhu.
"Pelanggaran administrasi itu bisa berupa teguran lisan, tertulis sampai pada tidak diperbolehkan ikut debat terakhir (ketiga). Kita lihat dulu bobot pelanggaran administrasinya seperti apa," kata Yayat.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Timnas AMIN menyarankan Presiden Jokowi datang langsung debat capres-cawapres Pemilu 2024 agar bisa menilai
Baca SelengkapnyaAnies mempertanyakan siapa dimaksud Jokowi yang melakukan penyerangan secara personal.
Baca SelengkapnyaDia menyebut debat menjadi wadah untuk masyarakat mengetahui bagaimana isi kepala dari calon pemimpinnya nanti.
Baca SelengkapnyaJangan sampai mereka memang tidak siap untuk menyukseskan Pilpres 2024," kata Juru Bicara Timnas Pemenangan AMIN, Muhammad Ramli
Baca SelengkapnyaSidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kembali digelar, Kamis (4/4).
Baca SelengkapnyaKhalid merinci salah satu alasan kenapa Anies tidak boleh menjadi pembicara karena Rektorat UGM menilai sosok Anies tokoh sarat unsur politik.
Baca SelengkapnyaPrabowo beralasan Anies sebagai junior tidak mendatanginya.
Baca Selengkapnya"Mungkin Pak Jokowi perlu datang ke Desak Anies sekali-kali, itu kan terbuka," kata Jazilul Fawaid
Baca SelengkapnyaTKN mengomentari serangan Anies kepada Prabowo di debat ketiga.
Baca SelengkapnyaPrabowo merasa disudutkan karena tidak memiliki banyak waktu untuk membuka data sebenarnya
Baca SelengkapnyaKPU Jateng menyebut insiden di Pekalongan tersebut akan ditindak lanjuti oleh penegak hukum
Baca SelengkapnyaPemerintah diminta memberikan arahan kepada seluruh aparat sipil negara untuk netral.
Baca Selengkapnya