Debat Pilkada Bahas Soal Gender, Cagub Sumbar Epyardi Contohkan Dukung Istri Jadi Bupati

"Istri saya, saya usulkan untuk jadi bupati. Karena ingin bundo kanduang berperan untuk pembangunan di Sumatera Barat ini," kata Epyardi.

Isu gender dan disabilitas turut menjadi salah satu topik bahasan dalam debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (19/11). Debat tersebut diikuti oleh dua paslon, nomor urut satu Mahyeldi-Vasko Ruseimy dan nomor urut dua Epyardi Asda-Ekos Albar.

Dalam pertayaan bertemakan bagaimana paslon mengutamakan gender, disabilitas dan inklusisosial dalam pembangunan infrastruktur dasar, Mahyeldi menjawab dengan mengatakan bahwa Sumbar yang selama ini di bawah kepemimpinannya sudah punya Perda disabilitas dan pembangunan yang ada sudah ramah disabilitas.

"Alhamdulillah di Sumbar sudah punya Perda, bagimana bangunan yang ramah disabilitas dan juga perempuan. Dengan peraturan ini yang akan menjadi pedoman kita dalam rangka memberikan hak-hak kita kepada disabilitas dan perempuan. Pembangunan yang kita lakukan tentu juga dengan seperti bangunan yang sudah ada di Sumbar maka sudah ramah disabilitas," tuturnya pada debat kedua Pilgub Sumbar.

Mahyeldi juga menyebut akan mendorong kabupaten kota untuk menghadirkan kendaraan, rumah ibadah dan sekolah yang ramah disabilitas.

"Kita dorong menjadi sekolah yang inklusif yang disabilitas juga bisa belajar bersama dengan siswa yang lainnya, begitu juga dengan fasilitas yang lainnya. Ke depan kita akan melakukan kegiatan yang lebih baik lagi," ujar dia.

Menangapi hal itu, Epyardi mengatakan Perda tersebut belum teralisasi di Sumatera Barat. "Saat ini Perda sudah ada, tetapi implementasinya belum ada, tidak adanya anggaran yang khusus untuk disabilitas atapun gender di Sumbar," tuturnya.

Kalau dirinya terpilih, Epyardi mengatakan akan membuktikan impelmentasi dari Perda yang ada.

"Kalau kami sudah membuktikan di Solok bahwa kepala dinas kami lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Bahkan untuk gender kami sekarang istri saya, saya usulkan untuk jadi bupati. Karena ingin bundo kanduang berperan untuk pembangunan di Sumatera Barat ini," sebutnya.

Dia melanjutkan apabila nanti dirinya terpilih akan memberikan penghidupan serta ekonomi yang layak bagi disabilitas.

Mendengar hal itu, Vasko menyetil peryataan Epyardi yang memberdayakan perempuan dari kalanggan keluarga.

"Tadi yang saya tanggapi dari ungkapan peryataan Pak Epi, kenapa yang saya dengar hanya untuk pasangan perempuan anggota keluarga Pak Epi saja, sementara masyarakat Sumbar wanita sangat banyak. Dan juga harus utamakan wanita-wanita lain yang juga membutuhkan uluran tangan pemerintah bagi pemberdaayaan wanita, bukan hanya disiapakan jabatan-jabtan untuk wanita penting, khususnya anggota keluarga," tuturnya.

Isu soal deforestasi dan degradasi turut menjadi salah satu topik bahasan dalam debat.

Dalam pertayaan bertemakan apa program paslon untuk melindunggi kawasan hutan dari ancaman deforestasi dan degradasi, Epyardi menjawab dengan melakukan seleksi dan merevisi semua perizinan.

"Menseleksi semua perizinan, karena semua perizinan ada di Provinsi dan kami tidak ingin lagi ada kecerobohan -kecerobohan yang dilakukan selama ini dengan cara memberikan perambahan hutan yang tidak pada tempatnya, seperti kejadian di Kabupaten Solok. Kemudian merivisi perizinan yang menyebabkan longsor, tambang ilegal dan lain sebaginya. Kami akan data ulang, kami akan tinjau dulu apa manfaat dan mudaratnya dari setiap izin yang kami berikan," tuturnya.

Kemudian Epyardi juga akan melakukan tindakan pemberdaayan manusia dan persiapan infrastruktur.

Merespons jawaban Epyardi tersebut, Mahyeldi membantah bahwa perizinan tersebut di provinsi, melainkan dilakukan secara bertahap.

"Perlu diketahui bahwa seluruh izin di provinsi, perlu diketahui hal itu bertahap. Dan perlu diketahui bahwa Air Dingin itu izin pertamanya adalah di Kabupaten Solok. Kemudian dalam rangka untuk melindunggi hutan perlu memberdayakan masyarakat sekitar hutan," tuturnya.

Mahyeldi mengaklaim, Sumatera Barat termasuk provinsi yang paling tinggi pemanfaatan perhutanan sosialnya.

"Ada 311.000 ha hutan digunakan untuk budidaya, perkebuan dan pariwisata. Dan rasio masyarakat Sumbar saat ini termasuk terendah ketiga di Indonesia karena memang pemanfaatan perhutan sosial di Sumatera Barat untuk wisata, pertenakan, perkebunan sehingga terjadi pemeraataan perkenomian masyarakat Sumatera Barat. Artinya tingkat perekonomian masyarakat sumbar terbukti meningkat pemanfaatan hutan sosial untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Kemudian merepon hal itu, Epyardi mengatakan Mahyeldi sebagai orang yang pembohong yang luar biasa karena izin tambang tersebut adanya di provinsi.

"Pak Mahyeldi memang pandutonyo (pembohong) luar biasa, dia yang mengeluarkan izin, coba lihat data-datanya. Kemarin di Solok dikasih sekitar 50-100 ha hanya untuk merambah hutan saja, yang mengeluarkan beliau. Nanti kita lihat saja hasil yang nyatanya, kita sudah tau apa yang bapak lakukan selamat ini. Izin tambang ilegal itu ada di provinsi," ujarnya.