Lagi, bagi-bagi kursi timses Jokowi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah secara tegas menyatakan tidak akan melakukan praktik bagi-bagi kursi. Perkataan ini dia sampaikan ketika bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014.
Dia bahkan sempat menyindir Prabowo Subianto yang secara terbuka akan membagi kursi menteri kepada partai pendukung koalisinya. Dia beralasan jika melakukan tindakan yang sama, dipastikan kemenangan berada di kubunya.
Tetapi, perkataan itu ternyata kini berbalik. Setelah resmi menjabat sebagai Presiden RI, Jokowi ternyata juga melakukan praktik bagi-bagi kursi.
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kenapa Jokowi tidak salami Try Sutrisno? Meskipun Try Sutrisno dan istrinya sudah berusaha untuk berdiri dari kursi mereka, Jokowi tidak memberikan salaman kepada keduanya.
UPDATE TERKINI: Evakuasi korban AirAsia QZ850
Indikasi awal adalah dimasukkannya Andrinof Chaniago dalam jajaran kabinetnya, sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Andrinof sendiri merupakan salah satu anggota tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla.
Selain itu, terdapat nama tim sukses lain yang juga masuk kabinet Kerja. Nama tersebut adalah Amran Sulaiman yang menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Andi Widjajanto sebagai Menteri Sekretaris Kabinet.
Tak hanya itu, terdapat beberapa nama lain yang juga mendapat posisi lantaran 'ditempatkan' oleh Presiden Jokowi. Berikut beberapa nama yang sempat dirangkum oleh merdeka.com:
HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung
Nama HM Prasetyo sangat kuat dengan aroma politik. Meski berprofesi sebagai seorang jaksa karir, Prasetyo juga tercatat sebagai anggota Partai NasDem.Pengangkatan Prasetyo sebagai Jaksa Agung cukup mencengangkan. Ini lantaran Prasetyo dikenal sebagai jaksa yang tidak memiliki prestasi gemilang.Hal itu juga menjadi latar belakang kecurigaan publik Prasetyo merupakan 'titipan' dari Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.
Luhut Pandjaitan ditunjuk jadi Kepala Staf Kepresidenan
Jenderal TNI (Purn) Luhut Pandjaitan memiliki peran besar dalam pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi). Dia tercatat sebagai Dewan Pengarah Tim Sukses Jokowi-JK.Atas perannya tersebut, Jokowi memberikan posisi yang sangat strategis. Pada Rabu (31/12), Jokowi melantik Luhut menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Anak Hendropriyono jadi Komisaris PT Telkomsel
Diaz Hendropriyono, anak dari Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono turut serta menjadi relawan Jokowi. Dia tercatat sebagai Ketua Umum Kawan Jokowi, sekaligus pemimpin situs Gerak Cepat Jokowi-JK.Diaz bersama sang ayah terlibat secara aktif dalam proses pemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu. Alhasil. kini Diaz dipercaya menjadi salah satu komisaris perusahaan jasa telekomunikasi pelat merah, PT Telkomsel.
Tunjuk 3 mantan timses jadi stafsus Seskab
Kabar terbaru yang didapat, Jokowi kembali membagi kursi kepada para pendukungnya yang tergabung dalam tim sukses. Kali ini, Jokowi menunjuk langsung tiga anggota timses, Teten Masduki, Alexander Lay, dan Jaleswari Pramordhawardani sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto.Andi membenarkan penunjukan tersebut. Menurut dia, ketiganya resmi menjadi staf khusus dan akan membantunya terhitung sejak tanggal 2 Januari 2015."Staf khusus saya, hari ini SK-nya keluar, tanggal 2 Januari," ujar Andi.Andi mengatakan ketiganya akan bekerja dengan bidang yang berbeda satu dengan yang lain. Seperti Teten, kata dia, dipercaya untuk mengawal tugas terkait tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)."Untuk Alex Lay karena sebagian besar pekerjaan dari Sekretariat Kabinet berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, jadi Alex yang akan mengawal itu.Sementara untuk Jaleswari, kata Andi, akan mengawal tugas seputar kelompok minoritas. Dia melanjutkan Jaleswari juga akan mengawal isu pembangunan di Papua."Kalau Ibu Jaleswari tentang hal-hal berkaitan dengan kelompok minoritas, adat, membangun jejarin aktivis perempuan, anak dan Papua," ungkapnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Istana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Jokowi menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTerlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaPakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, dengan pernyataan itu bisa menjadi penentu dari segala pernyataan Jokowi yang seolah netral.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang tak akan berkampanye.
Baca SelengkapnyaJK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaCapres Anies Baswedan menanggapi pernyataan Jokowi yang mengatakan presiden boleh berkampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan tidak akan ikut berkampanye pada 10 Februari nanti
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca Selengkapnya