Mahfud MD: Lebih Baik Punya Parpol dan DPR Jelek Daripada Tidak Ada
Merdeka.com - DPR dan partai politik tengah jadi perbicangan warga dunia maya. Mereka mendesak DPR dan partai politik dibubarkan. Menko Polhukam Mahfud MD pun angkat bicara tentang usulan penghapusan parpol dan DPR oleh warganet.
Mahfud menyebut sebuah negara yang mengusung konsep demokrasi haruslah memiliki parpol dan DPR. Mahfud meminta agar jangan sampai ada tidak ada parpol dan DPR di Indonesia.
"Parpol itu baru jadi sorotan. Kalau baca di medsos, sekarang ada yang teriak bubarkan parpol dan bubarkan DPR. Itu banyak (disampaikan) di medsos. Saya tegaskan kita wajib punya DPR dan wajib punya parpol," kata Mahfud di Masjid Kampus UGM, Minggu (2/4).
-
Apa yang akan dilakukan Mahfud jika terpilih jadi Wapres? “Justru saya akan semakin tegas dan membuat jaringan-jaringan agar ketegasan itu akan menular ke birokrasi di mana saya memimpin. Itu saja sebenarnya,“ pungkas Mahfud MD.
-
Kenapa Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menkopolhukam? Keputusan ini diambil sebagai komitem Mahfud setelah memutuskan maju bersama Ganjar Pranowo.
-
Apa yang Mahfud lakukan setelah Pilpres 2024? 'Karena kontestasi sudah selesai, pilpres sudah selesai, saya melakukan normalisasi kehidupan karena sekarang sudah tidak ada lagi, saya hadir lagi ke UB hari ini dan untuk seterusnya, setiap diundang, asal tidak berbenturan pasti datang, pasti datang,' ujar Mahfud
-
Siapa yang akan Mahfud MD ajukan pengunduran diri? Cawapres Mahfud Md akan segera mengajukan pengunduran diri sebagai Menko Polhukam ke Presiden Jokowi.
-
Apa yang Mahfud MD pesan kepada Pangdam dan Kepala Daerah? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Apa yang Mahfud MD soroti di Debat Cawapres? Dalam kesempatan Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung pada Minggu (21/01/2024) lalu, cawapres nomor urut 03 yaitu Mahfud MD soroti deforestasi hutan di Indonesia yang mencapai 12,5 juta hektare.
"Tidak boleh kita berpikir tidak punya Parpol dan DPR. Itu instrumen demokrasi," sambung Mahfud.
Mahfud menjabarkan lebih baik memiliki parpol yang jelek daripada tidak ada sama sekali parpol. Mahfud membeberkan sebuah negara akan berubah menjadi negara otoriter jika tak memunyai parpol dan DPR.
"Lebih baik punya parpol yang jelek daripada tidak ada parpol dan DPR. Tidak ada parpol dan tidak ada DPR, maka negaranya (menjadi) negara otoriter, negara otokrasi dan negara monarki," terang Mahfud.
Menurut dia, Negara yang tak punya parpol dan DPR akan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.
Untuk itu diperlukan adanya parpol dan DPR agar tak melahirkan kesewenang-wenangan dalam sebuah negara.
"Bagaimanapun demokrasi kita sudah final. Sebagai pilihan parpol dan DPR harus ada. Tetapi mari kita bangun agar parpol itu lebih sehat dan mendukung instrumen lainnya dalam kerangka demokrasi," tutup Mahfud.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud melihat masih banyak oknum pejabat, dari Polri maupun TNI, yang menjadi beking pelaku tindak kejahatan
Baca SelengkapnyaMahfud akan menata hukum akan negara Indonesia kembali dalam keadaan baik-baik saja.
Baca SelengkapnyaMenanggapi dinamika politik Tanah Air pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 'mengebut' pembahasan RUU Pilkada pasca putusan MK
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Mahfud saat menjawab peserta dalam diskusi bertajuk 'Tabrak Prof! digelar di Lampung, Kamis (25/1).
Baca SelengkapnyaGanjar berharap penyelenggaraan Pilkada 2024 harus berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, menurut Mahfud, dari segala sistem pemerintahan, sistem demokrasi masih lebih baik dari yang lain.
Baca SelengkapnyaMahfud menilai, sebuah negara bisa pecah jika hukum dan keadilan tidak ditegakkan.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, ada tujuan terselubung di balik kompaknya pemerintah dan DPR menyetujui penambahan kementerian
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan karena masalah tersebut, dapat meloloskan sosok seperti Ketua KPU maupun Ketua KPK saat ini.
Baca SelengkapnyaMahfud membantah pihak-pihak yang masih mendiskreditkan sistem demokrasi.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Mahfud menanggapi alasannya bersedia dicalonkan sebagai cawapres di Pilpres 2024 dari partai politik yang kadernya terjerat korupsi.
Baca SelengkapnyaCalon wakil presiden Mahfud Md memberikan respons terkait dinasti politik yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik
Baca Selengkapnya