Mendagri sebut sudah banyak mengalah dalam revisi UU Pemilu
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali menegaskan sikap pemerintah mematok ambang batas pengajuan calon presiden atau presidential threshold tetap di posisi 20-25 persen untuk revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Mendagri mengklaim pemerintah sudah banyak mengalah dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Sehingga kali ini pemerintah ngotot mempertahankan Presidential Threshold.
"Tersisa 5 maka saya kira kita harus hati-hati komitmen Pansus DPR dan saya sebagai wakil pemerintah. Jangan ada voting, dimusyawarahkan saja. Pemerintah banyak mengalah pada poin-poin yang lain, maka saya juga mohon teman-teman fraksi di Pansus ya ngalah juga dong soal menemukan titik temu kalau bertahan kepada apa yang jadi prinsipnya ya enggak akan jadi ketemu," kata Tjahjo usai menghadiri Penghargaan 21 Inspirator Pembangunan Daerah 2017 di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Kamis (15/6).
Tjahjo menjelaskan, apabila keinginan pemerintah tak dapat diakomodir oleh Panitia Khusus (Pansus) revisi UU Pemilu dan akhirnya dibawa ke jalur voting, maka Tjahjo kembali mengancam bahwa pemerintah akan menarik diri dari pembahasan. Agar langkah itu tidak diambil pemerintah, Pansus revisi UU Pemilu diminta kembali pada aturan yang sudah ada.
-
Kenapa UU Pemilu diubah? Penerbitan Undang-Undang baru ini sebagai langkah signifikan dalam reformasi sistem Pemilu di Indonesia.
-
Siapa yang menentukan tahapan pemilu? Dikutip dari laman KPU mereka merilis informasi tentang tahapan yang akan dilalui di pemilu 2024.
-
Apa tugas utama Pantarlih dalam pemilu? Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Mereka dipilih oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Pantarlih dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dalam persiapan pemilu.
-
Siapa yang menerbitkan UU Pemilu terbaru? Presiden Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu pada tanggal 4 Mei 2023.
-
Mengapa MK menyetujui syarat capres dan cawapres pernah terpilih? Namun, dalam dalil penambahan, MK menyetujui syarat capres dan cawapres minimal pernah terpilih dalam Pemilu, termasuk kepala.
-
Apa isi utama UU Pemilu terbaru? Penerbitan Undang-Undang baru ini sebagai langkah signifikan dalam reformasi sistem Pemilu di Indonesia.
"Ya boleh dong kalau pemerintah punya opsi, tolong dong ini, kami kan sudah ngalah, maka satu opsi ini sampai ditolak kan ada opsi lain. Opsi lain kan ya sudah lebih baik kita kembali ke Undang-Undang lama," sambungnya.
Jika dalam beberapa hari ini Pansus RUU Pemilu belum dapat memutuskan isu-isu krusial terlebih tentang presidential threshold, Tjahjo mengusulkan agar dibawa ke sidang Paripurna. Semua keputusan harus diambil secara adil. Dia kembali menyinggung besaran Presidential Threshold sebesar 20-25 persen yang diterapkan di pemilu sebelumnya.
"Pilpres kemarin juga 20-25 persen enggak ada masalah, Pilpres sebelumnya yang Pak Wiranto maju Pak JK maju 20-25 persen enggak ada masalah. Pilkada sekarang 20-25 persen juga nggak ada gejolak. Apa-apa kenapa ditakutkan?," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra menyebut, ada kebutuhan berbeda-beda pada setiap pemerintahan baru.
Baca SelengkapnyaSalah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.
Baca SelengkapnyaPoin Revisi UU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Ditetapkan Sesuai Kebutuhan Presiden
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kapan Pemilu Presiden? Pemilu presiden 2024 adalah pemilu kelima di Indonesia yang bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaAgus mengungkapkan, saat ini prajurit TNI dibutuhkan di berbagai aspek
Baca SelengkapnyaTNI turun tangan usut kasus kematian Vina Cirebon? Simak penelusurannya
Baca SelengkapnyaDalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.
Baca SelengkapnyaBanyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca SelengkapnyaFirman Soebagyo meminta agar revisi UU Kementerian Negara harus segera disahkan.
Baca Selengkapnya