Mengupas Maksud Jokowi Bicara Penyelesaian Kasus HAM Berat di Tahun Politik

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Program Pelaksanaan Rekomendasi Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Indonesia. Peluncuran itu dilaksanakan di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Selasa (27/6).

Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra menilai ada dua tujuan pemerintah menyelesaikan persoalan HAM itu. Pertama, kemungkinan untuk menarik simpati kelompok pembela HAM di tahun politik.

"Situasi itu diupayakan untuk menarik kembali simpati aktivis dan kelompok pembela HAM yang selama ini konsisten menyuarakan keprihatinan serta kritis pada pemerintah," kata Dedi lewat pesan tertulis, Rabu (28/6).

"Untuk itu muatan politis itu bisa saja muncul, lantaran ini tahun politik," sambungnya.

Alasan kedua, pemerintah tidak benar-benar ingin selesaikan masalah HAM. Menurutnya, hal itu apat dilihat dari aktivitas kebijakan yang disandarkan pada persetujuan DPR.

"Dalam kasus Cipta Kerja, UU KPK, pemerintah begitu sigap dan tanggap, tetapi untuk HAM tidak berlaku," ucapnya.

"Artinya Jokowi hanya inginkan simpati dibanding upaya yang benar-benar terbukti," ujar Dedi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan pemerintah tulus menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu di Indonesia sesuai rekomendasi Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM).

"Sekali lagi pemerintah memiliki niat yang tulus atas rekomendasi dari PPHAM untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat di negara kita Indonesia," kata Jokowi dalam acara Peluncuran Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM di Pidie, Aceh, Selasa (27/6).

Jokowi menyebut sebagai negara besar, Indonesia tidak luput dari berbagai peristiwa masa lalu. Baik itu peristiwa baik maupun sebaliknya.

"Saya kira normal di negara-negara lain juga pasti memiliki sejarah-sejarah seperti itu," ucapnya.

Jokowi memastikan pemerintah berkomitmen menyembuhkan luka korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Dia berterima kasih kepada para korban dan keluarganya yang telah menyambut baik penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

"Saya yakin tidak ada proses yang sia-sia. Semoga awal dari proses yang baik ini jadi pembuka jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang sudah ada," ujar Jokowi.

Pada Januari lalu, pemerintah mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. Peristiwa itu terjadi sejak 1965 hingga 2023.

Berikut daftar 12 pelanggaran HAM berat masa lalu:

1. Peristiwa 1965-19662. Peristiwa penembakan misterius 1982-19853. Peristiwa Talangsari Lampung 19894. Peristiwa Rumah Gudong dan Posatis di Aceh 19895. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997 dan 19986. Peristiwa Kerusuhan Mei 19987. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II pada 1998-19998. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998 -19999. Peristiwa Simpang KKA di Aceh 199910. Peristiwa Wasion di Papua 2001-200211. Peristiwa Wamena di Papua 200312. Peristiwa Jambo Kapuk di Aceh 2023.