NasDem belum lihat urgensi pembuatan UU Penyadapan

Merdeka.com - Sekjen NasDem Johnny G Plate mempertanyakan urgensi dibentuknya UU Penyadapan. Saat ini, DPR tengah mengkaji pengaturan dalam hal penyadapan oleh penegak hukum.

"Tentang penyadapan, apakah butuh undang-undang penyadapan? Jangan semua masalah negara, kasus diangkat dalam bentuk suprastruktur undang-undang. Kan tidak harus gitu, tapi ada juga kan yang bisa diselesaikan di bawah undang-undang. Pertanyaannya mengapa ada ide membutuhkan undang-undang penyadapan. Ada apa masalahnya?" kata Johnny di Kantor NasDem Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Johnny berharap, usulan pembuatan UU Penyadapan ini bukan hanya karena kepentingan sesaat semata. Apalagi hanya untuk menghalangi perihal penyadapan yang dilakukan oleh KPK.

"Kalau buat undang-undang bukan untuk satu lembaga loh. UU itu adalah kebutuhan untuk seluruh lembaga negara dan seluruh rakyat, bukan untuk kebutuhan satu lembaga. Kalau kebutuhan satu lembaga itu hanya tata kelola lembaga atau apapun prosedur di dalam lembaga itu," katanya.

Meski mengkritisi, Johnny mengatakan, dirinya belum tentu menolak usulan pembuatan UU Penyadapan yang tengah bergulir di DPR. Dia hanya ingin tahu lebih dalam apa urgensi dari pembuatan UU tersebut.

"(Bapak nolak?) Saya belum bilang nolak, saya belum tahu substansinya apa usulan-usulan, kalau masalah penyadapan untuk kebutuhan bangsa ya jangan nolak. Kan kita belum tahu substansinya apa, tapi kalau terkait KPK saja, UU berlaku nasional," sambungnya.

Lebih lanjut, ia meminta, isu penyadapan itu jangan dibawa serius. Sebab, masih banyak masalah yang harus dihadapi.

"Jangan sampai semua isu dianggap sebagai serius kemudian menjadi masalah. Energi nasional kita habis untuk mengurus yang kita anggap masalah padahal bukan masalah," pungkasnya.