NasDem Minta PAN dan Demokrat Perjelas Arah Politik

Merdeka.com - Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate meminta Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat memperjelas arah politiknya. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan jika dua partai itu ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Tetapi, kalau bergabung di kabinet, ya sikap politiknya juga harus jelas DNA nya, jangan di kabinet iya, keluar dari situ menentang kebijakan misalnya," kata Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6).

"Di luar kabinet menentang kebijakan, akan tidak terjadi sinkron, nah itu nanti kan di kabinet juga tidak bisa efektif," sambungnya.

Plate belum bisa memastikan sikap PAN dan Demokrat yang saat ini masih bergabung dalam koalisi Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Namun, dia hanya mengingatkan sikap dua partai itu harus tetap diperjelas ke depannya.

"Sikapnya harus menjadi jelas, kalau sekarang belum jelas nanti harus membuat jelas sebagaimana kami yang jelas. Sikap kami kan jelas begitu loh. Jadi kalau mau bergabung harus jelas," ungkapnya

Meski begitu, Plate berharap KIK tetap solid. Serta termasuk bergotong royong dan membuka ruang kerja kabinet.

"Yang kita harapkan adalah, saat ini kami solid, koalisi indonesia kerja ini KIK solid dan untuk kepentingan kegotongroyongan politik kami buka ruang kerja dan banyak kan masalah negara yang bisa bersama sama. Termasuk presiden membuka ruang kerja sama di kabinet," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan partainya akan tetap bersama Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi hingga proses gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai. Hal itu, kata dia, dilakukan bersama-sama dengan partai politik koalisi pendukung Prabowo-Sandi lainnya.

"Posisi partai partai politik koalisi pendukung Paslon 02 menuntaskan perjuangan itu di MK. Mari kita ikuti dan lakoni bersama sampai selesai. Itulah esensinya berkoalisi dan PD (Partai Demokrat) setia berada di jalur itu," katanya pada wartawan, Senin (10/6).

Padahal, sebelum muncul pernyataan itu, Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik meminta capres nomor urut 02Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Alasannya, kata dia, gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai persyaratan partai koalisi.

"Pak @prabowo, Pemilu udah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak terpilih peran Partai. Saya usul, kamu segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," kata Rachlan dalam akun Twitter resminya, Minggu (9/6).

Tak hanya koalisi Prabowo-Sandi yang diminta Rachlan segera dibubarkan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Ma'ruf juga diminta segera membubarkan diri. Sebab, dia menilai memelihara koalisi sama saja seperti mempertahankan permusuhan di masyarakat."Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @ jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput," ucapnya.

"Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," sambungnya.