Follow
Ngabalin tegaskan Istana tak terganggu deklarasi gerakan #2019GantiPresiden
Merdeka.com - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin memastikan, pemerintahan Jokowi-JK tidak terganggu dengan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden yang belakangan marak di berbagai daerah.
"Istana tidak terganggu dengan yang begitu-begitu," kata Ngabalin saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/8).
Ngabalin mengatakan, pemerintah saat ini fokus mengerjakan seluruh program yang telah dicanangkan. Sehingga, sama sekali tidak mengurusi gerakan #2019GantiPresiden.
-
Siapa yang diminta untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024? Kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Ari meminta institusi kepolisian untuk menjaga kehormatan, profesionalitas, dan integritas, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi.
-
Apa target utama Kabinet Prabowo-Gibran? Prabowo meyakini orang-orang yang ada di kabinetnya adalah pribadi-pribadi baik. Soal evaluasi, dia tentu akan melakukannya tanpa harus memberikan target waktu-waktu tertentu.
-
Siapa yang diminta fokus pada kemenangan Pemilu 2024? Kata dia, seluruh kader agar fokus terhadap kemenangan tersebut, dan mengabaikan isu perlunya Munaslub Partai Golkar yang dimunculkan pihak-pihak tertentu.
-
Apa fokus utama pemerintahan baru menurut responden? kebanyakan responden (48.3%) memilih mementingkan isu perekonomian, terutama tentang keterbukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan atau gaji, dan menstabilkan harga untuk rakyat.
-
Apa tugas Plt Presiden? 'Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Australia, pada 4 sampai 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal tiba kembali di Tanah Air,' bunyi putusan Keppres tersebut.
-
Bagaimana Paspampres menjalankan tugasnya? Tugas Paspampres ini tidak hanya dilakukan untuk perlindungan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, namun juga kepada Tamu Negara setingkat Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan beserta keluarganya.
"Istana sedang konsen di seluruh Indonesia meresmikan ini, memprogramkan ini, tidak ada urusannya," ucap dia.
Deklarasi gerakan #2019GantiPresiden menuai respons penolakan di sejumlah daerah. Deklarasi yang akan dihadiri musisi Ahmad Dhani di Surabaya berlangsung ricuh. Aktivis gerakan 2019 ganti presiden, Neno Warisman diadang massa di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dan terpaksa kembali pulang ke Jakarta.
Kritikan pun mengalir ke pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintah dianggap represif dengan menggunakan kekuatan penegak hukum untuk mencegah deklarasi tersebut.
Reporter: Hanz SalimSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kesaksian Pj Wali Kota Bekasi Bantah Dapat Arahan Pemerintah Pusat Menangkan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya
Gerakan salam 4 jari dikaitkan dengan potensi bergabungnya paslon 01 dengan 03
Baca Selengkapnya
Video di media sosial yang memperlihatkan mobil berpelat merah tengah menurunkan baliho Ganjar-Mahfud untuk dipasang di pinggir jalan.
Baca Selengkapnya
Ari menegaskan Jokowi tidak pernah mengaitkan proses rekruitmen CPNS dengan pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres.
Baca Selengkapnya
Ari menegaskan Presiden Jokowi saat ini tengah fokus menyelesaikan pekerjaannya.
Baca Selengkapnya
Istana membantah campur tangan atau cawe-cawe Presiden Joko Widodo terhadap Kaesang di Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca Selengkapnya
Istana memastikan menteri yang maju dalam Pemilu 2024 masih bekerja seperti biasa.
Baca Selengkapnya
Gerindra tak mau mengomentari lebih jauh. Sebab menurutnya, putusan MKMK berada di ranah etik hakim dan sanksi sudah dikeluarkan.
Baca Selengkapnya
Airlangga mengingatkan periodesasi pemerintah sudah diatur dan berjalan setiap lima tahun.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.
Baca Selengkapnya