PDIP Akui Perintahkan Gibran dan Boby Ajak Pilih Ganjar
Djarot mengatakan, partainya tengah menunggu surat resmi dari Bawaslu.
Djarot mengatakan, partainya tengah menunggu surat resmi dari Bawaslu.
PDIP Akui Perintahkan Gibran dan Boby Ajak Pilih Ganjar
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, mengakui video Waki Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Boby Nasution mengajak masyarakat memilih Bacapres Ganjar pada Pilpres 2024 nanti merupakan arahan dari partai.
"Iya (arahan partai)" kata Djarot, saat diwawancarai di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (21/9).
Diketahui, Bawaslu RI menyatakan bahwa video tersebut melanggar Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Djarot mengatakan, partainya tengah menunggu surat resmi dari Bawaslu atas keputusan tersebut.
"Makanya, PDIP itu partai yang taat dengan aturan, taat asas. Jadi nanti kita lihat dulu surat nya dari Bawaslu. Kalau emang enggak boleh gapapa, ya emang enggak boleh," ucap dia.
Namun, Djarot menilai jika tidak ada larangan partai melakukan sosialisasi terhadap bacapresnya. Termasuk, melalui kepala daerah.
"Iya belum masuk masa kampanye, sosialisasikan boleh. Pemahaman kami begitu. Sosialisasi boleh enggak? Boleh. Sosialisasi boleh pakai kepala daerah. Oleh sebab itu kami menunggu surat dari Bawaslu seperti apa nanti akan kita pelajari," imbuh Djarot.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menghormati keputusan Bawaslu, yang menyatakan bahwa video Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Boby Nasution melanggar UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Namun, Hasto menilai, pentingnya sosialisasi sebagaimana peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga, PDIP akan terus melakukan sosialisasi.
"Disatu sisi kami hormati keputusan dari Bawaslu dan di sisi lain betapa pentingnya sosialisasi dari seluruh dari peraturan-peratura dari KPU apa yang dilakukan oleh Mas Gibran menunjukan sikap yang gentleman dan sebagai seorang kader partai kita memang terus mensosialisasikan," kata Hasto, kepada wartawan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/9)."Yang dilarang itu kan ajakan untuk memilih, karena belum masuk dalam masa kampanye," sambung dia.
Lebih lanjut, dia menyebut, masifnya dukungan kepada Ganjar Pranowo dari berbagao pihak, karena dinilai sosok yang menjawab problematika bangsa saat ini.
"Tapi yang terjadi ini sebenarnya antusiasme yang sangat tinggi, karena relawan yang mendukung Pak Ganjar itu begitu besar dan kemudian dukungan dari para alumni perguruan tinggi itu secara masif dilakukan karena memang kepemimpinan Pak Ganjar tidak hanya menjawab problematika bangsa saat ini tapi meretas jalan masa depan melalui pengusaan ilmu pengetahuan dan teknologi riset dan inovasi itu," jelas Hasto.
"Sehingga pendidikan menjadi sentral di dalam kepemimpinan Pak Ganjar sebagaimana SMK yang juga telah mampu mendidik anak-anak yang kurang mampu kemudian oleh campur tangan Pemda nantinya menjadi campur tangan negara bisa bekerja di luar negeri dan membangun bangsa dan negara," imbuh Hasto.