PDIP: Jokowi tak pernah gunakan TNI-Polri untuk kepentingan pribadi dan partai
Merdeka.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Charles Honoris, menegaskan Presiden Joko Widodo tidak pernah menyalahgunakan institusi TNI-Polri untuk kepentingan pribadi, keluarga dan partainya. Hal ini menyikapi kritik atas seruan Jokowi agar TNI-Polri ikut mensosialisasikan keberhasilan pemerintah kepada masyarakat.
"Selama Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden beliau tidak pernah menyalahgunakan TNI-Polri. Jokowi tidak pernah menggunakan TNI Polri sebagai centeng kekuasaannya, partainya atau bisnis pribadi dan keluarganya," kata Charles melalui keterangan tertulis, Sabtu (25/8).
Menurutnya, yang salah adalah apabila Jokowi secara terang-terangan memerintahkan TNI-Polri mendukungnya di Pilpres 2019 mendatang. Dia memastikan Jokowi tidak pernah meminta dukungan dari TNI-Polri.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
"Menjadi salah apabila alat negara diperintahkan untuk mendukung calon tertentu dalam sebuah kontestasi politik," tegasnya.
Charles mengaku heran dengan munculnya kritik atas seruan Jokowi itu. Seluruh komponen bangsa, kata dia, sudah seharusnya menyampaikan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program kerja.
Langkah tersebut bisa mengedukasi masyarakat bahwa bangsa Indonesia bisa melakukan hal-hal yang hebat dengan gotong-royong dan kerja keras.
"Saya tidak mengerti di mana salahnya apabila personel TNI/Polri diminta menyampaikan kepada masyarakat terkait pencapaian negara. Bahkan seluruh komponen bangsa harus ikut mensosialisasikan apa yang sudah menjadi keberhasilan negara," imbuhnya.
Anggota Komisi I DPR RI meyakini institusi TNI-Polri akan tetap netral dan profesional selama gelaran Pemilu Serentak, baik Pileg maupun Pilpres.
"Saya memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa TNI, Polri dan seluruh aparatur negara bisa bekerja profesional dan menjaga netralitas menjelang Pileg dan Pilpres 2019," tegas dia.
Diketahui, Presiden Joko Widodo meminta perwira TNI/Polri untuk ikut mensosialisasikan pencapaian program kerja pemerintah.
"Berkaitan dengan program pemerintah, kerja-kerja pemerintah yang telah banyak kita lakukan. Saya titip ke seluruh perwira, juga ikut mensosialisasikan, ikut disampaikan (ke masyarakat) pada momen-momen yang tepat untuk menyampaikan itu," kata Jokowi saat berpidato di hadapan 243 orang Sekolah Staf dan Komando TNI dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggu (Sespimti) Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8).
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaBukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya"Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," kata Sekjen PSI
Baca SelengkapnyaJokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Jokowi menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaPanel menegaskan bahwa pengumuman sikap ProJo tersebut merupakan arahan langsung dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dituding cawe-cawe dalam kepengurusan PDI Perjuangan (PDIP) periode 2019-2028.
Baca Selengkapnya