Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP: Kalau Coblos Gambar, Kampanye Tak Perlu Pakai Duit

PDIP: Kalau Coblos Gambar, Kampanye Tak Perlu Pakai Duit Ilustrasi Pemilu. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengusulkan agar mekanisme pemilihan legislatif (Pileg) dilakukan secara tertutup, yang mana pencoblosan hanya di gambar partai. Sebab, dia menilai hal itu mampu meminimalisir biaya kampanye.

"Kami ingin Pemilu itu, selalu ingin mencoblos gambar. Karena itulah sesuai dengan kultur kita. Tapi kita dipaksa liberal betul melebihi Amerika, satu partai pun calonnya saling bunuh," kata Said, kepada wartawan, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/11).

Selain itu, Said mengungkapkan, adanya persaingan antar caleg di internal partai terkait mekanisme pileg yang terbuka. Persaingan itu terkait nomor urut tiap caleg. Kendati demikian, dia menyerahkan keputusan pencoblosan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jangankan dengan partai lain. Di nomor urut kami saja saya dengan Pak Rudi satu dapil, saya saling bunuh dengan Pak Rudi. Kan salah kaprah keputusan itu, tapi itu final dan binding yang harus dilaksanakan dan tidak bisa kami tolak. Dan itu keputusan MK," ungkapnya.

Said memaparkan, keuntungan jika menggunakan mekanisme pileg tertutup, salah satunya, untuk menekan biaya kampanye.

"Tapi kalau pemilunya nyoblos tanda gambar, cost-nya tidak mahal, murah meriah. Dan anggota yang terpilih punya bobot. Karena apa? Dia pasti pengurus partai. Orang yang sudah di kader, yang sudah dapat penugasan, bukan ujug-ujug pedagang jadi politisi," papar Said.

"Kalau yang sekarang kan open, langsung, liberal betul. Kalau nyoblos tanda gambar ya sudah, kampanye partai, enggak perlu duit. Wong kampanye partai kok, tapi ketika 'eh rakyat tolong pilih Said' ya bagi sembako lah, bagi ini lah, itu kan enggak bisa dihindari," sambungnya.

Dia pun tak merasa khawatir jika partai yang makin berkuasa menggunakan mekanisme pileg tertutup dilakukan. Sebab, setiap partai berhak mengatur organisasinya masing-masing.

"Loh, kepentingan organisasi apa kalau kita masuk organisasi? Kita bersepakat di organisasi apa? Kita bersepakat oke keputusannya A. Semua kan harus A. Kan lucu masuk organisasi, tapi maunya sendiri. Ya kita jangan masuk organisasi dong," imbuhnya.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Said Abdullah Sebut PDIP Tidak Asal Beda dengan Jokowi di Pilkada
Said Abdullah Sebut PDIP Tidak Asal Beda dengan Jokowi di Pilkada

Said menerangkan PDIP memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Harapkan Ada Kompetisi Yang Sehat di Pilkada 2024
Said Abdullah Harapkan Ada Kompetisi Yang Sehat di Pilkada 2024

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, berharap para bakal cagub cawagub ini mendapatkan kompetisi yang sehat untuk menjadi pimpinan di daerah.

Baca Selengkapnya
Golkar soal Putusan MK: Ubah Peta Politik dan Pencalonan Pilkada
Golkar soal Putusan MK: Ubah Peta Politik dan Pencalonan Pilkada

"Hampir di semua tempat provinsi, kabupaten kota akan bisa mengubah peta ya, peta politik pencalonan nanti," kata Waketum Golkar.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Putusan MK Ubah Ambang Batas Pilkada: Kami Siapkan Kader-Kader Maju Kepala Daerah
Ganjar soal Putusan MK Ubah Ambang Batas Pilkada: Kami Siapkan Kader-Kader Maju Kepala Daerah

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, partainya telah mempersiapkan kader-kadernya untuk maju di Pilkada 2024 usai putusan MK soal ambang batas Pilkada.

Baca Selengkapnya
Pilkada Jakarta, PDIP Tak Hanya Komunikasi ke PKB, Tapi Juga KIM Plus
Pilkada Jakarta, PDIP Tak Hanya Komunikasi ke PKB, Tapi Juga KIM Plus

Menurut Said, saat ini belum paslon cagub-cawagub di Pilkada Jakarta yang sudah fiks, termasuk juga Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya
Anies Bisa Maju Pilkada Usai MK Ubah Aturan, RK: Makin Banyak Gagasan dan Solusi, Warga Jakarta Diuntungkan
Anies Bisa Maju Pilkada Usai MK Ubah Aturan, RK: Makin Banyak Gagasan dan Solusi, Warga Jakarta Diuntungkan

Putusan itu membawa angin segar untuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan untuk mengusung calon gubernur sendiri.

Baca Selengkapnya
Mengenal Sistem KomandanTe yang Buat Sejumlah Caleg PDIP Terancam Tak Dilantik
Mengenal Sistem KomandanTe yang Buat Sejumlah Caleg PDIP Terancam Tak Dilantik

Aturan sistem tertuang dalam Peraturan Partai (PP) nomor 01 tahun 2023.

Baca Selengkapnya
PDIP Minta KPU Segera Tindaklanjuti Putusan MK: Angin Segar Buat di Jakarta dan Jatim
PDIP Minta KPU Segera Tindaklanjuti Putusan MK: Angin Segar Buat di Jakarta dan Jatim

Said mengaku bahwa putusan MK menjadi angin segar untuk PDIP mengusung pasangan calon sendiri.

Baca Selengkapnya
MK Ubah Aturan, PDIP Ajak Parpol KIM Plus Gabung Koalisinya di Pilkada Jakarta
MK Ubah Aturan, PDIP Ajak Parpol KIM Plus Gabung Koalisinya di Pilkada Jakarta

Kemungkinan itu terbuka tentunya menyikapi putusan Mahkamah Konsitusi (MK) memutuskan pengusungan Calon Kepala Daerah tidak lagi bergantung jumlah kursi DPRD.

Baca Selengkapnya
PDIP usai Putusan MK: Kalau Tak Ada Mau Koalisi di Pilkada Jakarta, Kami Siap Sendirian
PDIP usai Putusan MK: Kalau Tak Ada Mau Koalisi di Pilkada Jakarta, Kami Siap Sendirian

PDIP menyatakan kesiapannya melawan koalisi gemuk KIM plus dalam Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Senyum Merekah Hasto PDIP Usai Putusan MK soal Pilkada, Makin Dekat dengan Anies
VIDEO: Senyum Merekah Hasto PDIP Usai Putusan MK soal Pilkada, Makin Dekat dengan Anies

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tersenyum lebar saat mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas atau threshold

Baca Selengkapnya
MK Tolak Sengketa Pileg PDIP untuk DPRD Kalimantan Selatan
MK Tolak Sengketa Pileg PDIP untuk DPRD Kalimantan Selatan

MK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.

Baca Selengkapnya