PDIP: Kalau Coblos Gambar, Kampanye Tak Perlu Pakai Duit
Merdeka.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengusulkan agar mekanisme pemilihan legislatif (Pileg) dilakukan secara tertutup, yang mana pencoblosan hanya di gambar partai. Sebab, dia menilai hal itu mampu meminimalisir biaya kampanye.
"Kami ingin Pemilu itu, selalu ingin mencoblos gambar. Karena itulah sesuai dengan kultur kita. Tapi kita dipaksa liberal betul melebihi Amerika, satu partai pun calonnya saling bunuh," kata Said, kepada wartawan, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/11).
Selain itu, Said mengungkapkan, adanya persaingan antar caleg di internal partai terkait mekanisme pileg yang terbuka. Persaingan itu terkait nomor urut tiap caleg. Kendati demikian, dia menyerahkan keputusan pencoblosan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Siapa yang terlibat dalam Pemilu? Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin dan wakilnya.
-
Apa yang menjadi sengketa dalam Pileg? Perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU untuk sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 akan disidangkan pekan depan.
-
Siapa yang akan bersaing di pemilu 2024? Dalam demokrasi yang padat modal keberpihakan adalah sebuah keniscayaan. Di sini AMSI mendorong agar media massa menghasilkan berita atau konten berdasarkan undang-undang pers.
-
Siapa yang mengajukan sengketa Pileg? Diketahui, pada hari Senin pekan depan, MK sudah mengagendakan sidang sebanyak 79 perkara dan 53 perkara untuk hari Selasa.
-
Siapa yang terlibat dalam proses Pemilu? Proses Pemilu mencakup berbagai tahapan, termasuk pendaftaran pemilih, kampanye politik, pemilihan umum, dan penghitungan suara.
"Jangankan dengan partai lain. Di nomor urut kami saja saya dengan Pak Rudi satu dapil, saya saling bunuh dengan Pak Rudi. Kan salah kaprah keputusan itu, tapi itu final dan binding yang harus dilaksanakan dan tidak bisa kami tolak. Dan itu keputusan MK," ungkapnya.
Said memaparkan, keuntungan jika menggunakan mekanisme pileg tertutup, salah satunya, untuk menekan biaya kampanye.
"Tapi kalau pemilunya nyoblos tanda gambar, cost-nya tidak mahal, murah meriah. Dan anggota yang terpilih punya bobot. Karena apa? Dia pasti pengurus partai. Orang yang sudah di kader, yang sudah dapat penugasan, bukan ujug-ujug pedagang jadi politisi," papar Said.
"Kalau yang sekarang kan open, langsung, liberal betul. Kalau nyoblos tanda gambar ya sudah, kampanye partai, enggak perlu duit. Wong kampanye partai kok, tapi ketika 'eh rakyat tolong pilih Said' ya bagi sembako lah, bagi ini lah, itu kan enggak bisa dihindari," sambungnya.
Dia pun tak merasa khawatir jika partai yang makin berkuasa menggunakan mekanisme pileg tertutup dilakukan. Sebab, setiap partai berhak mengatur organisasinya masing-masing.
"Loh, kepentingan organisasi apa kalau kita masuk organisasi? Kita bersepakat di organisasi apa? Kita bersepakat oke keputusannya A. Semua kan harus A. Kan lucu masuk organisasi, tapi maunya sendiri. Ya kita jangan masuk organisasi dong," imbuhnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Said menerangkan PDIP memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP, Said Abdullah, berharap para bakal cagub cawagub ini mendapatkan kompetisi yang sehat untuk menjadi pimpinan di daerah.
Baca Selengkapnya"Hampir di semua tempat provinsi, kabupaten kota akan bisa mengubah peta ya, peta politik pencalonan nanti," kata Waketum Golkar.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, partainya telah mempersiapkan kader-kadernya untuk maju di Pilkada 2024 usai putusan MK soal ambang batas Pilkada.
Baca SelengkapnyaMenurut Said, saat ini belum paslon cagub-cawagub di Pilkada Jakarta yang sudah fiks, termasuk juga Ridwan Kamil.
Baca SelengkapnyaPutusan itu membawa angin segar untuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan untuk mengusung calon gubernur sendiri.
Baca SelengkapnyaAturan sistem tertuang dalam Peraturan Partai (PP) nomor 01 tahun 2023.
Baca SelengkapnyaSaid mengaku bahwa putusan MK menjadi angin segar untuk PDIP mengusung pasangan calon sendiri.
Baca SelengkapnyaKemungkinan itu terbuka tentunya menyikapi putusan Mahkamah Konsitusi (MK) memutuskan pengusungan Calon Kepala Daerah tidak lagi bergantung jumlah kursi DPRD.
Baca SelengkapnyaPDIP menyatakan kesiapannya melawan koalisi gemuk KIM plus dalam Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tersenyum lebar saat mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas atau threshold
Baca SelengkapnyaMK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.
Baca Selengkapnya