PDIP klarifikasi setuju Tito jadi Kapolri, bukan Budi Gunawan

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Ahmad Basarah mengakui bahwa keputusan Presiden Jokowi terkait Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian untuk menjadi Kapolri, serupa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang final dan mengikat.

"Tidak mungkin PDI Perjuangan menolak calon Kapolri yang diusulkan Presiden. Dari zaman SBY saja kami terima, apalagi Jokowi yang merupakan kader. Sikap PDI Perjuangan ini final dan binding," kata Basarah dalam fit and proper test Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6).

Maka dari itu, Wakil Sekjen PDIP ini berharap, jalan Tito menjadi Kapolri mulus. Bahkan, dia tak ingin diganjal sedikitpun meskipun itu hanya sekedar voting.

"Sehingga, pencalonan Kapolri, Panglima TNI, jangan ditolak. Voting pun kami tidak mau. Keputusan negara di atas segala-galanya," tuturnya.

Basarah juga mengklarifikasi, mengapa‎ PDIP ngotot dukung Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan ‎menjadi Kapolri awalnya. Hal tersebut muncul dua kali, sebelum pengangkatan Badrodin Haiti, hingga dia pensiun.

"Sedikit klarifikasi, banyak pertanyaan dari media tentang posisi politik PDI Perjuangan terkait pencalonan Pak Tito. Banyak anggapan bahwa PDI Perjuangan bersifat personal, dalam pengertian, dukungan yang diberikan ke Komjen Budi Gunawan terkait masalah private. Berpolitik adalah perjuangan nilai. Dalam berpolitik, kami ingin memperjuangkan nilai. Dan, kami bagian penting yang ikut melahirkan institusi Polri yang profesional dan civilised," pungkasnya.