PDIP Tak Setuju Bamsoet soal Pemilu 2024 Ditinjau Ulang dan Presiden 3 Periode

Merdeka.com - Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menegaskan tak sepakat dengan pernyataan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo yang menilai Pemilu 2024 perlu ditinjau ulang. Menurut Masinton, wacana penundaan Pemilu 2024 harus mempunyai dasar kuat.

Dia beranggapan bahwa alasan Bamsoet agar Pemilu ditunda karena Indonesia sedang pemulihan pasca Pandemi Covid-19, tidak kuat. Sebab, bahwa perlu ada argumentasi untuk melakukan penundaan Pemilu.

"Alasannya harus mendasar, kuat dong. Kalau alasan masih tahap recovery, saya rasa dasar argumentasinya belum kuat. Harus dicari dasar argumentasi yang secara logika bisa diterima piblik," katanya kepada awak media, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (12/12).

Tak hanya itu, dia menilai bahwa hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa menjadi landasan adanya perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, hasil survei dari ke hari selalu berubah sehingga tidak bisa jadi patokan.

Masinton menegaskan bahwa masyarakat harus tetap taat pada konstitusi, di mana Pemilu digelar 5 tahun sekali. Jika memang perlu penundaan, harus ada kajian yang mendalam.

"Menurut saya kita kembali saja pada semangat konstitusi. Harus ada kepastian dalam ketata negaraan kita. Tidak boleh dasar pertimbangan yang tidak kuat, untuk dijadikan dasar untuk mengubah ketata negaraan kita. Pemilu kan per 5 tahun, maka harus ada argumentasi kuat kalau mau ditunda," tegasnya.

Jika sudah ada argumen yang memang dirasa sudah kuat, kata Masinton, lantas dasar itu diuji ke publik terlebih dahulu. Dia mengingatkan bahwa jika perpanjangan masa jabatan Presiden terus di gaungkan, Jokowi bisa bernasib seperti Suharto.

"Kalau dipaksakan bisa seperti Suharto dulu, 1997 pemilu, dan kemudian 1997 juga pak Harto diangkat sidang MPR. Kemudian sejak pak harto dilantik di sidang MPR, muncul krisis ekonomi, berpuncak pada krisis politik dan gerakan mahasiswa menduduki DPRdan 21 Mei pak Harto menyatakan berhenti. Kita nggak ingin pengulangan sejarah terjadi pada pak Jokowi," ucapnya.

"Jadi itu bisa jadi Boomerang Terhadap Pak Jokowi sendiri. Apa yang sudah dikerjakan akan jadi hilang seketika," imbuhnya.