Pemerintah pasang harga mati presidential threshold, PKS siap voting

Merdeka.com - Panitia Khusus revisi UU Penyelenggaraan Pemilu akan membawa lima paket yang masing-masing berisi lima isu krusial untuk dibahas dalam rapat paripurna 20 Juli 2017. Lima paket ini dibawa setelah forum lobi tak berhasil mencapai kesepakatan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman melihat, sesungguhnya titik kuncinya berada pada isu ambang batas pencalonan presiden.

"Ya kita sekarang masih belum selesai ya. Intinya titik stuck itu di masalah presidential threshold. Pemerintah kelihatanya sedang memasang itu harga mati, 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional," kata Sohibul di kantor PKS, Jakarta Selatan, Minggu (16/7).

Sohibul menuturkan, saat ini sejumlah fraksi di DPR berkukuh presidential threshold di angka 10-15 persen. Sedangkan pemerintah ngotot mempertahankan angka 20 persen. "Kita harap pemerintah mau turun. Kita sudah naik naik terus, ternyata pemerintah tidak mau turun."

Sohibul yakin deadlock presidential threshold bakal menemukan titik terang. Sebab, Pansus revisi UU Pemilu masih membuka kemungkinan melakukan lobi dengan pemerintah dan fraksi pendukungnya. Kalaupun nantinya tidak tercapai kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah sehingga harus dilakukan voting, PKS 'melawan' dan sudah siap dengan segala kemungkinannya. Termasuk menghadapi fraksi pendukung pemerintah yang bakal mempertahankan angka 20 persen.

Jika hasil voting memenangkan pemerintah dan fraksi pendukungnya, PKS tidak akan melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi. Kekalahan politik tidak berujung perlawanan di ranah hukum.

"Kami ini berkeyakinan kami parpol ya berjuang di DPR. Begitu kami sudah kalah voting, tentu kami tidak patut kalau kami melakukan judicial review. Biarlah masyarakat yang punya legal standing melakukan uji materi itu. Kami tidak tempatnya, jika sudah berjuang secara politik kemudian kalah, perjuangkan ke jalur MK," tegasnya.

Dia tidak khawatir dengan kemunculan calon tunggal jika angka presidential threshold dipatok 20 persen. Sohibul mencontohkan, jika PKS yang memiliki 40 kursi berkoalisi dengan Gerindra yang memiliki 73 kursi, maka sudah memenuhi 20 persen. Kemungkinan lain, bisa saja Partai Demokrat menggalang poros sendiri.

"Sebenarnya kalau untuk 20 persen PT saya tidak sependapat ya dengan yang mengatakan itu pasti hanya calon tunggal. Tetapi memang kemudian nanti peluangnya kecil untuk calon banyak. Mungkin nanti peluangnya cuma dua calon. Artinya dari awal sudah head to head. Nah tentu ini bagi pilihan rakyat kurang memuaskan. Karena kalau banyak pilihan itu makin baik," ucapnya.

Di tempat sama, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memprediksi, keputusan revisi UU Pemilu tidak akan diambil dengan cara voting, melainkan musyawarah mufakat. Dia lebih setuju jika keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat.

"Menurut saya enggak akan voting, percaya sama saya, akan musyawarah mufakat," kata Zulkifli.

"Terserah, yang penting musyawarah, berapa aja," tambahnya. (mdk/noe)