Pemilu di Madura dinilai masih rawan kecurangan

Merdeka.com - Pemilu di kawasan Madura, baik pemilihan presiden maupun kepala daerah, patut mendapat pengawasan ekstra. Sebab, di pelbagai gelaran pesta demokrasi di 'Pulau Garam' ini, sering terjadi kecurangan secara massif, sistemik, dan terstruktur.

Tengok saja di dua edisi Pilgub Jawa Timur (2008 dan 2013), kemenangan Khofifah Indar Parawansa selalu terhenti di Madura. Bahkan sempat melakukan coblosan ulang dan hasilnya tetap memenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa).

Pun begitu saat Pilpres 2014 lalu. Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini menjadi presiden, keok di hampir seluruh daerah Madura yang memenangkan Prabowo Subianto 100 persen.

"Dalam beberapa kali gelaran Pemilu, fenomena perolehan suara 100 persen itu tidak aneh di Madura. Bahkan saksipun bisa jadi tidak memilih partai atau kandidat yang didukung," kata peneliti Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, Sabtu (12/8).

Menurut Surokim, untuk meminimalisasi potensi kecurangan hasil Pemilu, termasuk Pilgub Jawa Timur 2018 nanti, perlu ada pengawasan ekstra ordinary secara masif di Pulau Madura.

"Khusus Pemilu di Madura, dibutuhkan banyak lembaga pengawas, termasuk pengawas ekstra ordinary secara massif dan menjangkau semua kawasan termasuk wilayah kepulauan," imbaunya.

Dosen Ilmu Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo, Madura ini menegaskan, dalam pengawasan ekstra itu, perlu juga melibatkan aparat keamanan. Mengingat, selama ini masyarakat memiliki respek yang tinggi terhadap pihak keamanan, khususnya dari TNI.

Surokim juga menyebut, secara kultural, pemilih tradisional di Madura sangat patuh pada patronnya, khususnya para kiai. Para kiai, kata Surokim, memiliki pengaruh kuat dan sangat ditaati oleh semua kelompok, tanpa terkecuali para 'bandar' suara.

"Simpul operator sebenarnya ada di elite-elite pemimpin lokal, khususnya didesa," katanya.

Masih kata Surokim, karakter masyarakat Madura sangat menjaga harga diri. Maka, jika ada penegakan hukum serius sebagaimana dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akan bisa menjadi shock theraphy.

Selain itu, juga bisa meminimalisasi kecurangan di level desa, kecamatan, dan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah). "Secara kultur memang agak sulit menghapus praktik ini. Butuh extra policy dan ekstra body untuk meminimalisasi kuasa dominan elite lokal ini," katanya.

"Nah, melalui berbagai upaya pengawasan dan edukasi politik, diharapkan akan terjadi perbaikan dari dalam diri masyarakat mengenai perlunya Pemilu demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat," tutupnya.