Pengamat: Ada Pesan di Balik Kritik Kader PDIP soal Naiknya Iuran BPJS

Merdeka.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio Ada satu pesan yang ingin diberikan dalam kritik kader PDI Perjuangan pada Presiden Joko Widodo berkaitan dengan penerbitan Perpres 64/2020 yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kritik pedas PDIP pada Jokowi ingin menunjukkan bahwa mereka tengah cemburu dengan Golkar.

Sebab, belakangan Presiden Jokowi kerap mempercayakan tugas strategis pada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menko Perekonomian.

"Ada kecemburuan dari PDIP, karena Presiden Joko Widodo yang notabene kader PDIP justru memberikan beberapa atau mempercayakan beberapa proyeksi strategis kepada Airlangga Hartarto, yang notabene Ketum Golkar," ujarnya, Minggu (17/5).

Adapun proyek strategis tersebut antara lain, Kartu Prakerja, Omnibus Law, dan kenaikan BPJS Kesehatan. "Proyek-proyek atau program Presiden Jokowi di Covid-19 ini terutama yang menyasar ekonomi ya pastinya akan dipercayakan kepada Airlangga Hartarto selaku menko perekonomian," ujarnya.

"Nah ini membuat PDIP menurut saya cemburu karena tidak diberikan kepercayaan kepada Presiden Jokowi untuk masuk," tambahnya.

Dengan adanya kecemburuan antara PDI Perjuangan kepada Golkar, membuat para kader banteng berlomba-lomba cari perhatian presiden, sekalipun membuat kebijakan nyeleneh. Sementara yang di luar kabinet berlomba melancarkan kritik pada kebijakan Jokowi.

Sebelumnya, sejumlah politikus senior PDIP mengkritik Presiden Jokowi karena menaikkan iuran BPJS di tengah pandemi corona. Seperti yang dilontarkan Hendrawan Supratikno yang menilai naiknya BPJS di tengah corona adalah keputusan tidak terpuji.

"Menaikkan iuran dalam kondisi saat ini adalah langkah yang tidak terpuji. Lebih tepat dan simpatik apabila sebagian dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) direalokasikan untuk menopang BPJS," kata Hendrawan, Jumat (15/5).

Dia menyayangkan, dalam kondisi krisis sekarang, kiblat negara justru 'survival of the weakest' bukan survival of the fittest'. Dia bilang, dalam PP 23/2020 tentang PEN, prinsip yang diacu antara lain adalah keadilan sosial dan sebesar besar kemakmuran rakyat.

"Jadi pemerintah harus membersihkan diri dari godaan moral hazard yang mendesak alokasi dialirkan kepada BUMN yang tidak, atau sektor-sektor yang kerjanya melakukan lobi-lobi di lorong-lorong kekuasaan," tuturnya.

Kritik juga dilontarkan Ribka Tjiptaning yang menyebut pemerintah tidak sensitif. Kenaikan iuran tersebut yang justru mempersulit rakyat. Padahal, keputusan Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan naiknya iuran BPJS.

"Jelas tidak setuju baik sebagai pribadi, sebagai fraksi PDIP, maupun sebagai Komisi IX. Itu kan sudah melalui tahapan rapat berkali-kali, yang melibatkan rapat gabungan, bahkan pernah dipimpin oleh ketua DPR Mbak Puan, semua menolak kenaikan BPJS dan diserahkan ke pemerintah, juga keputusan MA juga menolak kenaikan BPJS," kata Ribka, Kamis (14/5).

Dia menegaskan, rakyat sangat terjepit pada situasi corona sekarang. Apalagi yang di PHK, tidak bisa bayar kontrakan rumah dan punya anak yang mau sekolah. Menurutnya, pemerintah harus peka terhadap rakyat.

"Pemerintah sensitif deh. Ini sebetulnya tinggal mengeksekusi hasil keputusan MA saja. Kenapa harus naik? Kalau perlu tidak dinaikkan, bahkan dibebaskan, seperti pajak dibebaskan, bensin untuk ojol aja bisa 50 persen sampai 30 persen," ucapnya.