Pengamat: Pemilu 2024 Jadi Tak Menarik Jika PDIP Gabung Koalisi Besar KIR-KIB
Merdeka.com - Pengamat Politik dari Al Azhar, Ujang Komaruddin melihat PDIP sulit bersatu dengan kepentingan koalisi besar yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
Ujang mengatakan, Koalisi Besar sudah punya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai King Maker. Sementara jika PDIP bergabung, maka akan ada dua kepentingan bersama Megawati Soekarnoputri.
"Saya melihatnya sulit kalau PDIP bergabung dengan koalisi besar, karena sudah ada Jokowi sebagai King Maker. Sedangkan jika PDIP masuk ada Megawati," ujar Ujang saat dihubungi merdeka.com, Selasa (4/4).
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Siapa yang diuntungkan jika Jokowi gabung Golkar? 'Paling tidak mempengaruhi kekuasaan pasca pilpres atau pileg dan massa transisi kekuasaan ke depan,' sambungnya.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Bagaimana efek persatuan Jokowi dan Prabowo? “Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum,“ sambungnya.
Ujang menilai, kepentingan Jokowi dan Megawati dalam Pilpres 2024 belum tentu sama. Hal ini nantinya menentukan arah koalisi PDIP yang menentukan arah koalisi parpol besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Kita lihat saja ke depan apakah kepentingan Jokowi dan Megawati sama. Kalau sama bisa gabung kalau beda akan jalan masing-masing. Koalisi besar di bawah komando Jokowi, PDIP di bawah komando Megawati," tutur Ujang.
Ujang menambahkan, jika PDIP bergabung dengan Koalisi Besar maka pertarungan Pemilu 2024 menjadi tidak menarik. Sudah dapat diprediksi capres-cawapres yang akan bertarung nantinya hanya dua pasang saja.
"Kalau PDIP bergabung enggak menarik kan cuma ada dua pasang. Koalisi besar plus PDIP dengan Koalisi Perubahan," kata dia.
Dia mendorong PDIP membuat poros sendiri, atau bahkan mencalonkan capres dan cawapres sendiri. Sebab, hanya PDIP yang memiliki golden tiket memenuhi aturan 20 persen presidential threshold.
"Mestinya pasangan capres dan cawapres harus banyak agar rakyat punya pilihan. Agar tidak terjadi polarisasi seperti Pilpres 2019," kata dia lagi.
Ditambah lagi, konfigurasi capres dan cawapres akan berjalan rumit apabila PDIP masuk. Dia meyakini saat ini koalisi besar sudah satu paham dengan Jokowi untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.
Di sisi lain, PDIP hingga kini masih tetap ngotot ingin mengusung capres dari kadernya sendiri. Hal ini yang dilihat Ujang menjadi kecil peluang PDIP untuk bergabung dengan koalisi besar.
"Saya melihatnya capresnya Prabowo. Karena kita lihat dari tiga besar ada nama Prabowo, Ganjar dan Anies. Kalau Anies sudah didukung Koalisi Perubahan," kata Ujang.
Sementara Ganjar Pranowo, kata Ujang, tampaknya telah dieleminasi dukungannya dari Jokowi. Sebab, secara terang-terangan menolak Israel untuk bertanding di Piala Dunia U-20.
"Maka yang 3 besar itu elektabilitasnya tinggi hanya prabowo yang ada di koalisi besar," tutur Ujang.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah tidak yakin Jokowi menjadi king maker untuk menghadapi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Jokowi punya sopan santun dan etika politik.
"Saya tidak yakin, presiden punya sopan santun dan etika politik yang luar biasa. Kami yang punya rekam jejak Pak Presiden Jokowi yang luar biasa, itu tidak mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi, baik secara pribadi, personal maupun selaku presiden," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).
Said mengatakan, sudah hal biasa banyak pihak yang ingin membenturkan Jokowi dan Megawati. Sampai digunakan isu ketidakhadiran PDIP dalam pertemuan Jokowi dan lima ketua umum partai di markas PAN lalu.
Ketua Banggar DPR RI ini menegaskan bahwa telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PAN, Megawati tidak hadir karena berhalangan.
"Kenapa fakta itu mau dihilangkan? Kemudian tiba-tiba mau dibenturkan. Dari dulu bu Mega akan dibenturkan dengan Pak Jokowi, dari dulu, bukan hanya sekarang. Kalian saja mau nyeret-nyeret juga," kata Said.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Megawati lalu merasa kasihan dengan PDIP seperti dikucilkan.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto bicara mengenai peluang partainya bekerja sama dengan PKB di pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto mengaku tak mengerti siapa yang ditinggal atau meninggalkan PDIP.
Baca SelengkapnyaPDIP punya aturan satu keluarga harus satu partai. Kaesang resmi gabung PSI.
Baca SelengkapnyaCak Imin tak mau lagi tetapkan deadline pengumuman cawapres.
Baca SelengkapnyaDjarot Saiful Hidayat mengatakan, kongres PDIP baru akan digelar pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto memastikan PDIP membuka peluang bekerja sama dengan partai lain
Baca SelengkapnyaMenurutnya ini menjadi bukti mulai lenturnya gaya politik Megawati.
Baca SelengkapnyaBasarah menegaskan bahwa kewenangan untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden adalah di tangan partai politik.
Baca SelengkapnyaPengamat menilai, Jokowi cenderung mendukung Prabowo di Pilpres 2024 karena ingin menjadi kingmaker.
Baca SelengkapnyaJika PKB mengusung kadernya menjadi cagub di Pilkada Jakarta, maka PDIP menjadi cagub di Pilkada Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaPrediksi itu diperkuat karena kehadiran Presiden Jokowi dan ditambah dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Selengkapnya