Pimpinan DPR: Kasur Rp 12 M baru dianggarkan, kalau mau kritik nanti
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan anggaran sebesar Rp 12 miliar yang diperuntukkan untuk pembelian kasur yang akan ditempatkan di rumah dinas para anggota telah melalui hasil survei yang panjang. Terlebih, kata dia, hal ini sudah melalui peninjauan ulang berkali-kali.
"Kasur sudah ditinjau. Disurvei setjen. Hasil survei perlu dikasih. Kasur yang lama ditarik. Sehingga diganti kasur yang baru," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8).
Walaupun begitu, dia menyatakan impian anggota dewan memiliki kasur baru belum tentu terealisasi. Pasalnya, pemerintah belum tentu menyetujuinya. Apalagi, di tengah perekonomian yang sedang merosot.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Kenapa Anggota DPR periode 2024-2029 tidak mendapat Rumah Jabatan? Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharannya sudah tidak balance, dan kalau dalam bentuk tunjangankan lebih fleksible,' kata Indra, saat dihubungi merdeka.com.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
"Kan belinya tidak sekarang. Baru dianggarkan. Kalau mau kritik nanti. Ada pembahasan di pemerintah. Belum tentu pemerintah terima," katanya.
Politikus Demokrat inu enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya apakah anggaran tersebut terbilang fantastis apabila hanya untuk diperuntukkan membeli kasur semata. "Situ yang tahu," tukas Agus.
Seperti diketahui, DPR kembali mendapat sorotan terkait anggaran pembelian kasur yang akan ditempatkan di rumah dinas para anggota. Anggaran sebesar Rp.12.452.495.000 harus dikeluarkan negara untuk membuat tidur para anggota DPR nyenyak.
Anggaran pembelian kasur sebesar Rp 12 miliar itu diungkap oleh Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Sabtu (22/8).
Uchok mengatakan publik mempertanyakan kepada ketua DPR, untuk apa beli kasur. "Masak DPR mau beli tempat tidur kasur, memang anggota dewan itu mau tidur atau mau bekerja?" kata Uchok.
Uchok menjelaskan, pembelian kasur itu akan disebar di puluhan rumah jabatan anggota di kawasan Kalibata dan Ulujami. "Kalau disimulasi, alokasi anggaran untuk Kalibata dan Ulujami sebesar Rp 1,1 miliar, maka setiap rumah jabatan DPR, atau untuk satu orang anggota dewan pembelian kasur sebesar Rp 19 juta."
Uchok membuat perincian alokasi anggaran pembelian kasur itu sebagai berikut:
1). Pengadaan Spring Bed Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata Rp 10.304.525.000
2). Pengadaan Spring Bed Rumah Jabatan Anggota DPR RI Ulujami sebesar Rp 847.110.000
3). Pengadaan Spring Bed Wisma Griya Sabha sebesar Rp 1.300.860.000
"Kami dari Center for Budget Analysis meminta kepada sekjen DPR dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto untuk segera membatalkan lelang kasur atau pengadaan spring bed ini, karena, hanya menghambur-hamburkan uang negara saja, dan memperlihatkan kemewahan DPR di depan publik," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaRevisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.
Baca SelengkapnyaSebab, ia belum melihat adanya celah APBN 2025 untuk dilakukan penambahan.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca SelengkapnyaDasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaBanyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Fraksi PKS bertanya ke Mensos Risma soal penyaluran bansos di Februari jelang pemilu
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca Selengkapnya