Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan DPR: Kasur Rp 12 M baru dianggarkan, kalau mau kritik nanti

Pimpinan DPR: Kasur Rp 12 M baru dianggarkan, kalau mau kritik nanti Agus Hermanto. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan anggaran sebesar Rp 12 miliar yang diperuntukkan untuk pembelian kasur yang akan ditempatkan di rumah dinas para anggota telah melalui hasil survei yang panjang. Terlebih, kata dia, hal ini sudah melalui peninjauan ulang berkali-kali.

"Kasur sudah ditinjau. Disurvei setjen. Hasil survei perlu dikasih. Kasur yang lama ditarik. Sehingga diganti kasur yang baru," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8).

Walaupun begitu, dia menyatakan impian anggota dewan memiliki kasur baru belum tentu terealisasi. Pasalnya, pemerintah belum tentu menyetujuinya. Apalagi, di tengah perekonomian yang sedang merosot.

"Kan belinya tidak sekarang. Baru dianggarkan. Kalau mau kritik nanti. Ada pembahasan di pemerintah. Belum tentu pemerintah terima," katanya.

Politikus Demokrat inu enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya apakah anggaran tersebut terbilang fantastis apabila hanya untuk diperuntukkan membeli kasur semata. "Situ yang tahu," tukas Agus.

Seperti diketahui, DPR kembali mendapat sorotan terkait anggaran pembelian kasur yang akan ditempatkan di rumah dinas para anggota. Anggaran sebesar Rp.12.452.495.000 harus dikeluarkan negara untuk membuat tidur para anggota DPR nyenyak.

Anggaran pembelian kasur sebesar Rp 12 miliar itu diungkap oleh Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Sabtu (22/8).

Uchok mengatakan publik mempertanyakan kepada ketua DPR, untuk apa beli kasur. "Masak DPR mau beli tempat tidur kasur, memang anggota dewan itu mau tidur atau mau bekerja?" kata Uchok.

Uchok menjelaskan, pembelian kasur itu akan disebar di puluhan rumah jabatan anggota di kawasan Kalibata dan Ulujami. "Kalau disimulasi, alokasi anggaran untuk Kalibata dan Ulujami sebesar Rp 1,1 miliar, maka setiap rumah jabatan DPR, atau untuk satu orang anggota dewan pembelian kasur sebesar Rp 19 juta."

Uchok membuat perincian alokasi anggaran pembelian kasur itu sebagai berikut:

1). Pengadaan Spring Bed Rumah Jabatan Anggota DPR RI Kalibata Rp 10.304.525.000

2). Pengadaan Spring Bed Rumah Jabatan Anggota DPR RI Ulujami sebesar Rp 847.110.000

3). Pengadaan Spring Bed Wisma Griya Sabha sebesar Rp 1.300.860.000

"Kami dari Center for Budget Analysis meminta kepada sekjen DPR dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto untuk segera membatalkan lelang kasur atau pengadaan spring bed ini, karena, hanya menghambur-hamburkan uang negara saja, dan memperlihatkan kemewahan DPR di depan publik," pungkasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Siapkan Draf Mekanisme Pembahasan Revisi UU MD3
Baleg DPR Siapkan Draf Mekanisme Pembahasan Revisi UU MD3

Revisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.

Baca Selengkapnya
Menteri HAM Natalius Pigai Minta Tambahan Anggaran hingga Rp20 T, DPR Langsung Beraksi
Menteri HAM Natalius Pigai Minta Tambahan Anggaran hingga Rp20 T, DPR Langsung Beraksi

Sebab, ia belum melihat adanya celah APBN 2025 untuk dilakukan penambahan.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Respons Menteri HAM Minta Anggaran Rp20 Triliun: Selama Masuk Akal Bisa Dipenuhi
Pimpinan DPR Respons Menteri HAM Minta Anggaran Rp20 Triliun: Selama Masuk Akal Bisa Dipenuhi

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar

Anggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.

Baca Selengkapnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya

Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya

Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Debat Panas! Mensos Risma Skakmat Anggota Komisi VIII Soal Bansos Jelang Pemilu
VIDEO: Debat Panas! Mensos Risma Skakmat Anggota Komisi VIII Soal Bansos Jelang Pemilu

Anggota DPR Fraksi PKS bertanya ke Mensos Risma soal penyaluran bansos di Februari jelang pemilu

Baca Selengkapnya
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.

Baca Selengkapnya