PKS minta Jokowi kumpulkan MK, MA dan DPR bahas kisruh KPK vs Polri
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil mengatakan, keputusan soal Kapolri sepenuhnya berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kendati demikian, menurut Nasir, Jokowi harus menjadikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Sembilan sebagai bahan pertimbangan.
Lebih jauh, Nasir mengatakan, hendaknya Jokowi mengumpulkan beberapa lembaga tinggi negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan DPR untuk membahas terkait persoalan kisruh KPK dan Polri.
"Berharap Presiden bisa mengkomunikasikan rekomendasi Tim Sembilan kepada pimpinan lembaga tinggi negara yang lain. Berharap lembaga kepresidenan, termasuk DPR untuk bicara masalah ini sehingga apapun yang dilakukan Presiden Jokowi adalah hasil dari komunikasi itu tentunya," kata Nasir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1).
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Kapan Jokowi melantik Ketua KPK sementara? Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
Dia menegaskan, mengumpulkan lembaga-lembaga tinggi negara itu tidaklah sulit asal Presiden Jokowi punya kemauan. Menurutnya, Presiden Jokowi menjadi kunci dalam hal komunikasi antar lembaga tersebut. Dia pun menilai, penting tidaknya rekomendasi Tim Independen itu tergantung pada Presiden Jokowi.
"Presiden sendiri melihat Tim Sembilan ini penting menghadapi masalah atau tidak?," pungkasnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan siapa saja. Namun, Jokowi ingin menghormati KPK sebagai institusi yang independen.
Baca SelengkapnyaKepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaJohan Budi meminta agar permasalahan itu disampaikan kepada Komisi III DPR RI sebagai mitra KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaKejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaPolitisi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mendengar ada rencana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaKubu Ganjar-Mahfud sudah bersurat ke Mahkamah Konstitusi terkait hal ini.
Baca SelengkapnyaPKS menghormati pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaKurnia berharap, apa yang menimpa KPK di era Firli Bahuri tidak terulang.
Baca SelengkapnyaSejumlah tokoh politik berlomba-lomba ingin bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaNawawi akan membicarakan kepada pimpinan KPK lain untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Baca Selengkapnya