PPP Ingatkan Gerindra, Demokrat & PAN: Kalau Masuk Koalisi Jangan Berlaku Oposisi
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan partainya tidak masalah jika presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi membangun koalisi besar dengan mengajak Demokrat, Gerindra dan PAN ke koalisi. Bagi PPP, jika ada partai lain yang bergabung tidak boleh bersifat seperti oposisi.
"Kenapa harus dipermasalahkan? PPP itu cuma memberikan underline saja bahwa kalau masuk dalam pemerintahan jangan berlaku sebagai oposisi, itu aja," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10).
Arsul menjelaskan, bergabungnya partai lain ke koalisi Jokowi adalah hak prerogatif presiden. Karena itu, PPP tidak mempermasalahkan siapapun pihak yang ingin bergabung koalisi.
-
Kenapa Jokowi bergabung dengan Golkar? 'Kita perhatikan saat ini, meskipun putaran pileg atau pilpres ini belum selesai Jokowi secara gesit dan tangkas sudah mempersiapkan series cawe-cawe putaran berikut untuk memanfaatkan instrumen parpol mana yang bisa 'ditunggangi' untuk tetap berkuasa,' kata Andreas Hugo, saat dikonfirmasi, Senin (11/3).
-
Apa peran Golkar dalam koalisi Prabowo? Golkar dan PAN yang menjadi partai pengusung teranyar juga memiliki kandidat yang bisa diusulkan ke Prabowo.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Siapa yang diuntungkan jika Jokowi gabung Golkar? 'Paling tidak mempengaruhi kekuasaan pasca pilpres atau pileg dan massa transisi kekuasaan ke depan,' sambungnya.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kenapa PPP melihat perkembangan koalisi lain? Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya juga melihat perkembangan dari koalisi lain sebelum menentukan sosok cawapres yang tepat untuk Ganjar.
"Kalau hak prerogatifnya, menurut sistem ketatanegaraan kita ada di tangan presiden. Kok masa partai politik mempermasalahkannya. Kan tidak seperti itu," ungkapnya.
"Tugas parpol itu sebetulnya selesai ketika melakukan pengusungan, selebihnya itu kan hal-hal yang sifatnya politis saja. Bahwa dalam politik mengusung itu kemudian ada reward-nya, itu iya. Tapi kemudian kan tidak bisa menurut saya reward itu termasuk membatasi hak seorang presiden," ucapnya.
Diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara. Pertemuan itu membahas peluang Gerindra masuk koalisi pemerintahan.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum kedua partai itu mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.
Baca SelengkapnyaPSI menanggapi, permintaan PPP dan PKS yang ingin diajak masuk pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaAirlangga mempersilahkan jika ada pihak yang tak ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaPPP mengungkit posisinya di Koalisi Indonesia Maju bersama Golkar dan PAN sebelum pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca SelengkapnyaPKB meminta agar PKS juga ikut diajak masuk ke pemerintahan mendatang atau Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan Presiden Jokowi demokratis, dan menghormati independensi serta hak setiap partai politik.
Baca SelengkapnyaPrabowo menyatakan, Presiden Jokowi merupakan orang yang demokratis.
Baca Selengkapnya