PPP sentil Demokrat karena tak kirim wakil ke Pansus angket KPK
Merdeka.com - Ketua Umum PPP Muktamar Pondok Gede, Romahurmuziy menyindir partai Demokrat karena tidak mengirimkan anggota ke Pansus angket KPK. Alasannya, karena bergulirnya angket ini berawal dari ide Wakil Ketua Komisi III dari fraksi Demokrat Benny K Harman.
"Munculnya angket KPK ini kan sangat accidental ya sifatnya karena waktu itu digulirkan pertama kali oleh Pak Benny k Harman saat memimpin rapat di komisi III, dan spontan mendapat sambutan dari floor. Makanya memang menjadi aneh ketika kemudian justru fraksinya Pak Benny yang sampai hari ini belum memasukkan," kata Romi sapaan akrab Romahurmuziy di Rumah Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Jln Karang Asem, Jakarta, Selasa (6/6).
Oleh karenanya, Romi heran dengan sikap yang ditunjukkan fraksi Demokrat. Kendati demikian, dia memahami kemungkinan wacana angket yang disampaikan waktu itu baru sebatas ide pribadi Benny dan belum dikonsultasikan ke fraksi.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Siapa yang minta PPP gugat ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen.
-
Kenapa PPP mau gugat ke MK? 'Tentu kalau kita di internal PPP, data kita sih lebih dari itu. Tetapi karena keputusannya masih seperti itu ya tentu akan melalui proses regulasi aturan yang ada dengan masuk ke MK,' kata Amir.
-
Kenapa Dewas KPK sidang etik mantan Kamtib dan Karutan? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar sidang etik buntut dari kasus pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen.Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
"Jadi maksudnya dulu itu memasukkan iseng-iseng berhadiah atau memang karena belum restu atau perbedaan pandangan. Kita paham lah di dalam partai mungkin sikap pribadi Pak Benny dengan sikap fraksinya memang belum konsultasikan," tegasnya.
Fraksi PPP sendiri telah memutuskan mengirim perwakilan ke Pansus angket KPK. Keputusan itu merupakan bagian dari kesepakatan dan komitemen dalam rapat lobi antar pimpinan fraksi partai di DPR pada Senin (5/6).
"Kami dari awal kami mengatakan tidak akan mengirimkan tapi kemudian di rapat lobi pimpinan fraksi mengatakan semuanya akan mengirimkan ya tentu kami tudak bisa tidak mengirimkan," ujar Romi.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaNamun, menurut Benny, Dewas KPK tak sepenuhnya menjalankan tugas tersebut.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya"Jangankan Cak Imin, Ibu Puan juga enggak ada kemarin," kata Anggota DPR Fraksi PKB Luluk
Baca SelengkapnyaBenny tak paham dengan tugas Dewas KPK, yang seharusnya mengawasi kinerja KPK.
Baca SelengkapnyaSaat ini, Luluk menuturkan, sudah ada tujuh orang yang bersikap mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaAnies bersama ketum partai koalisi perubahan menggelar pertemuan penting
Baca SelengkapnyaDia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.
Baca Selengkapnya