PSI Pastikan Laporan Dana Kampanye Lengkap Sesuai Aturan

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memastikan laporan keuangan mereka sudah sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU). Pasalnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut PSI sebagai partai paling tidak tertib administrasi dalam laporan keuangan.

Bendahara Umum PSI Suci Mayang Sari mengatakan, laporan keuangan partainya merujuk pada PKPU Nomor 24 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye. Laporan keuangan sudah diserahkan ke KPU dan sedang dalam proses audit oleh akuntan publik.

"Sampai detik ini belum ada pemberitahuan resmi KPU kepada PSI untuk melakukan perbaikan atas ketidaklengkapan dokumen laporan keuangan," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/5).

Bawaslu menilai PSI tidak tertib administrasi karena tidak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyumbang dana kampanye dalam laporannya. Suci menjelaskan, sesuai dalam PKPU Nomor 24, pasal 25, ayat ke 2 huruf b6 disebutkan untuk perseorangan tertulis 'NPWP (apa bila ada)'.

"Pasal ini menyatakan parpol boleh tidak melampirkan NPWP, apabila penyumbang tidak memiliki NPWP. Artinya Bawaslu memiliki Interpretasi berbeda dengan PKPU yang secara jelas tertulis sebagaimana pasal di atas," jelasnya.

PSI menyesalkan tindakan Bawaslu yang terburu-buru mengeluarkan pernyataan ke publik terkait laporan keuangan PSI tanpa klarifikasi terlebih dahulu.

"Kami menyayangkan pernyataan Anggota Bawaslu Fritz Erward Siregar, yang tergesa-gesa mengumumkan ke publik dengan framming yang buruk, tanpa klarifikasi ke parpol terlebih dahulu," tutupnya.