PTUN Jakarta Minta KPU Segera Eksekusi Putusan Gugatan OSO

Merdeka.com - PTUN Jakarta meminta Komisi Pemilihan Umum mengeksekusi putusan PTUN Jakarta Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT terkait gugatan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Dalam putusannya, PTUN mengabulkan permohonan gugatan OSO terkait polemik pencoretan namanya dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD di Pileg 2019.

PTUN juga mengirimkan surat perintah pelaksanaan putusan PTUN Jakarta itu kepada KPU. Surat itu diteken Ketua PTUN Jakarta Ujang Abdullah pada Senin (21/9). Dalam surat itu, PTUN Jakarta mendesak KPU segera mengeksekusi putusan sengketa pemilu yang dimenangkan Ke karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Sesuai Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2017, penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan di PTUN. Pasal 115 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan," ujar Ujang dalam surat perintah itu.

Dalam surat PTUN Jakarta Nomor W2.TUN1.287/HK.06/I/2019 itu, Ujang juga menuturkan isi putusan yang dimenangkan penggugat, Oesman Sapta. "Menyatakan batal keputusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 tanggal 20 Sepetember 2018," demikian bunyi surat itu dikutip, Selasa (22/1).

surat putusan perkara oesman sapta ©Istimewa

"Memerintahkan tergugat (KPU) mencabut Keputusan tersebut dan menerbitkan keputusan tentang penetapan DCT yang mencantumkan Oesman Sapta sebagai calon tetap perserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019," sambungnya.

Ujang juga menekankan posisi Ketua PTUN punya kewajiban mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini merujuk ketentuan Pasal 116 ayat 3 UU Nomor 51 Tahun 2009.

"Putusan PTUN yang berkekuatan hukum harus dijalankan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta tegaknya hukum dan keadilan," demikian tambahan kutipan surat tersebut.

Sementara itu, Pengacara Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang Dodi Abdul Kadir meminta KPU melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait gugatan kliennya. Permintaan ini disampaikan usai mendapatkan salinan putusan PTUN Jakarta terkait sengketa yang dimenangkan kliennya.

Menurutnya, jika KPU tidak melaksanakan putusan itu, pengadilan akan mengumumkan ketidakpatuhan penyelengara pemilu terhadap putusan peradilan di media massa.

"Kalau tidak dilaksanakan juga (setelah pengumuman di media, red), pengadilan akan meminta Presiden dan DPR memaksa KPU melaksanakan putusan tersebut," kata Dodi melalui siaran persnya.

Menurut dia, ketidakpatuhan KPU terhadap putusan PTUN Jakarta juga berdampak besar terhadap tahapan pelaksanaan Pemilu 2019. KPU tidak dapat mencetak surat suara Pemilu anggota DPD karena keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang penetapan DCT Pemilu anggota DPD telah dicabut.

"Kalau mereka mencetak surat suara, apa dasarnya? Sekarang, sudah tidak ada DCT anggota DPD Pemilu 2019. Kami akan laporkan komisioner KPU melakukan dugaan korupsi, karena menggunakan APBN tanpa dasar hukum yang sah," tegasnya.