Rocky Gerung Cecar Soal UU ITE, Begini Jawaban Anies Baswedan

Rocky mengaku tantangan demokrasi saat ini adalah adanya UU ITE.

Rocky mengaku tantangan demokrasi saat ini adalah adanya UU ITE.

Rocky Gerung Cecar Soal UU ITE, Begini Jawaban Anies Baswedan

Pengamat politik Rocky Gerung melempar pertanyaan kepada Calon Presiden (Capres) Anies Rasyid Baswedan soal Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dianggap bisa menjadi tantangan demokrasi. Rocky pun meminta Anies untuk membatalkan UU ITE. 

Rocky mengaku tantangan demokrasi saat ini adalah adanya UU ITE. Dia menyebut UU ITE bisa menjadi kecemasan bagi publik. 

"Anda bayangkan kenapa saya bahas itu, karena saya akan kena UU itu. Jadi pertanyaan saya, apakah Anies akan membatalkan UU itu bagi saya yang sahabatnya atau demi demokrasi. Bukan sekadar saya, anda di sini bisa kena UU yang sama," ujarnya saat menjadi panelis Sarasehan Nasional 2023 IKA Universitas Negeri Makassar (UNM) di Four Poin by Sheraton Makassar, Sabtu (18/11).  

Rocky memberikan contoh saat dia mendaki di Gunung Gede, bertemu dengan seoang lurah. Saat itu, lurah tersebut menanyakan kepada dirinya soal adanya orang yang memasang patok proyek strategis.

"Dia bertanya ke saya, 'Pak Rocky kalau saya foto orang yang menanam patok itu apakah saya kena UU ITE'. Bisa bayangkan ini Public of Affair, ini publik penuh kecemasan. UU ITE bisa memunculkan kecemasan petani di Cibodas, itu pentingnya," sebutnya. 

Untuk itu, Rocky ingin Anies menjawab soal UU ITE tersebut. Dia menganggap sebuah demokrasi akan terkungkung jika menyampaikan pendapat dan kritis terkena pidana. 

"Kenapa bertengkar dengan pendapat kena pidana, itu enggak masuk akal. Saya tidak melukai satu inci kulit seseorang kalau saya menyampaikan pendapat. Ajaib negeri ini, mengucapkan pendapat terkena pidana. Jadi itu yang saya tanya ke Anies," tuturnya. 

Mendapatkan pertanyaan tersebut, Anies enggan menjawab secara gamblang apakah akan revisi UU ITE atau tidak. Anies menganggap pertanyaan Rocky Gerung lebih dalam yaitu soal penyampaian pendapat dan kritik.

"Dia bertanya lebih dalam daripada itu (revisi UU ITE). Sekarang begini, kenapa itu penting, kenapa itu kritik harus dibuka, kenapa kebebasan berpendapat harus dihidupkan? Ketika negara mengambil sebuah langkah maka dia melakukannya mengatasnamakan rakyat atas mandat yang diterima," ujarnya.

"Rakyat memberikan mandat kepada kepala negara, baru kepala negara mengambil langkah. Pada saat negara mengambil langkah, maka bila ruang kebebasan untuk berpikir itu dibuka, maka langkah ini akan memancing pendapat pendapat bisa pro dan juga kontra. Kontra ini kita sebut sebagai kritik," sebutnya. 

Anies mengatakan jika kritik diberi ruang, maka kepala negara perlu menyiapkan argumen tambahan atas apa yang sudah dikerjakan. Tidak hanya itu, dia juga harus melakukan review atas apa yang sudah dikerjakan.  

"Saya misalnya sebagai penyelenggara negara, ketika mendapatkan kritik saya harus menyiapkan argumen tambahan atas apa yang saya kerjakan. Saya harus mereview semua alasan apa yang dikerjakan dan ketika kritik itu semakin tajam, apa yang dikerjakan harus memiliki dasar yang lebih kuat lagi dan ketika itu terjadi, maka kritik itu langsung kita membuat sebuah rencana kebijakan lebih solid lagi," bebernya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini melanjutkan, jika ruang menyampaikan pendapat dan kritik ditutup, maka akan menjadi masalah. Hal itu akan langsung berdampak kepada masyarakat.

"Kalau memang ruang-ruang itu tidak dibuka apa yang terjadi? Dia akan melenggang tanpa kritik dan dia akan muncul sebagai masalah yang akan dirasakan rakyat sesudah dieksekusi. Pada saat dieksekusi semua masalah-masalah yang harusnya muncul sebagai kritik di awal tidak muncul. Munculnya problem kemudian karena itu sebenarnya ketika ada pro dan kontra itu sesungguhnya sebuah publik education tentang sebuah kebijakan," kata dia. 

Anies menambahkan jika ruang kritik ditutup, yang rugi bukan pemberi kritik, tetapi masyarakat. Ia mengatakan seharusnya kritik bisa mencerdaskan bangsa dan negara.

"Ketika ruang kebebasan itu hilang, yang paling dirugikan adalah seluruh rakyat dan justru penyelenggara negara, bukan pengkritik," ucapnya.