Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sandiaga Sebut Korupsi Bupati Kotim Jadi Bukti Ucapan Prabowo Soal Anggaran Bocor

Sandiaga Sebut Korupsi Bupati Kotim Jadi Bukti Ucapan Prabowo Soal Anggaran Bocor Sandiaga di Telaga Sarangan. ©2019 Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra

Merdeka.com - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyebut anggaran negara bocor 25 persen. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menantang Prabowo membuktikan pernyataannya itu.

Calon Wakil Presiden 02, Sandiaga Uno memberikan bukti kebocoran anggaran negara. Dia menyebut antara lain korupsi yang dilakukan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi (SH). Pernyataan Sandiaga sekaligus menjawab tantangan pemerintah dan juga Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

"Bukti kebocoran korupsi dengan tersangka seorang bupati di Kalimantan. Akibat ulahnya negara rugi hingga Rp 5,8 Triliun," ujar Sandiaga di Jakarta Selatan, Minggu (10/2).

Sandiaga mengatakan, data-data mengenai kebocoran anggaran dapat ditemukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). "Buktinya (kebocoran anggaran) banyak di KPK dan BPK," kata Sandiaga Uno.

Sandiaga berjanji akan menutup celah kebocoran anggaran negara jika diberikan amanat memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Seperti saat memimpin DKI Jakarta.

"Saya pernah di DKI Jakarta, satu 1 tahun saja berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan aset yang lebih baik. Nilainya bisa sampai ratusan triliun itu dari 1 provinsi saja di DKI Jakara jadi saya mengalami sendiri," terang dia.

"Kuncinya kesamaan pandangan kita bahwa harus meningkatkan pengelolaan aset pengelolaan anggaran supaya tidak terjadi kebocoran dan bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Itu kuncinya," tegasnya.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Misbakhun mengkritik pernyataan Prabowo Subianto soal kebocoran dana APBN hingga 25 persen. Politikus Golkar yang dikenal getol membela kebijakan Jokowi itu menganggap pernyataan Prabowo tak disertai data valid.

Lihat juga berita tentang Prabowo Subianto di Liputan6.com

"Pendapat Pak Prabowo yang mengatakan ada kebocoran anggaran APBN sebesar 25 persen itu harus dibuktikan secara faktual. Tidak boleh seseorang bisa menyebutkan angka kebocoran tetapi tidak bisa membuktikan apa pun," ujar Misbakhun, Jumat (8/2).

Reporter: Ady Anugrahadi

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hari Ini, KPK Panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Hari Ini, KPK Panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Ahmad Mudhlor Ali akan diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka lain

Baca Selengkapnya
Harvey Moeis Terjerat Korupsi Timah, Abraham Samad: Banyak Total Loss Tak Masuk Kas Negara
Harvey Moeis Terjerat Korupsi Timah, Abraham Samad: Banyak Total Loss Tak Masuk Kas Negara

Harvey Moeis Terjerat Korupsi Timah, Abraham Samad: Banyak Total Loss Tak Masuk Kas Negara

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jaksa Agung Kaget Kerugian Negara di Kasus Timah Fantastis Capai Rp300 Triliun
VIDEO: Jaksa Agung Kaget Kerugian Negara di Kasus Timah Fantastis Capai Rp300 Triliun

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan hasil audit, dari Rp271 triliun menjadi Rp300,003 triliun.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun

Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp 18 M Akibat Korupsi Bansos, Sekda Keerom Ditahan Polda Papua
Rugikan Negara Rp 18 M Akibat Korupsi Bansos, Sekda Keerom Ditahan Polda Papua

Sekda Keerom terduga korupsi hingga negara mengalami kerugian sebesar Rp18.201.250.000

Baca Selengkapnya
Robert Bonosusatya Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis
Robert Bonosusatya Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis

Robert Bonosusatya sendiri kelar menjalani pemeriksaan selama 13 jam dan keluar dari Gedung Kejagung, Jakarta Selatan pada pukul 22.05 WIB

Baca Selengkapnya
Kerugian Negara Akibat Korupsi Bansos Presiden Jokowi Naik Jadi Rp250 Miliar, Begini Penjelasan KPK
Kerugian Negara Akibat Korupsi Bansos Presiden Jokowi Naik Jadi Rp250 Miliar, Begini Penjelasan KPK

Sebelumnya, kerugian negara akibat korupsi banpres senilai Rp125 miliar.

Baca Selengkapnya
Digadang-Gadang Jadi Bupati Situbondo Lagi, Ini Sisi Lain Karna Suswandi yang Gemar Kulineran
Digadang-Gadang Jadi Bupati Situbondo Lagi, Ini Sisi Lain Karna Suswandi yang Gemar Kulineran

Rumah dinas Bupati Situbondo diobok-obok KPK. Padahal sehari sebelumnya, Bupati Situbondo Karna Suswandi baru mendaftar ke KPU untuk mengikuti Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Baru Daftar Cabup di KPU Situbondo, Jagoan KIM Plus Ketahuan Berstatus Tersangka Korupsi di KPK
Baru Daftar Cabup di KPU Situbondo, Jagoan KIM Plus Ketahuan Berstatus Tersangka Korupsi di KPK

Calon Bupati Petahana Karna Suswandi diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana PEN serta pengadaan barang dan jasa di Pemkab Situbondo 2021-2024.

Baca Selengkapnya
Potensi Kerugian Negara Rp271 Triliun Korupsi Timah Harvey Moeis, Setara 104,82 Juta Orang Indonesia Dapat Bansos
Potensi Kerugian Negara Rp271 Triliun Korupsi Timah Harvey Moeis, Setara 104,82 Juta Orang Indonesia Dapat Bansos

Dugaan kerugian negara akibat korupsi timah Harvey Moeis Cs bisa membiayai sekitar 104,82 orang Indonesia.

Baca Selengkapnya
PKB Pecat Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Usai Ditetapkan Tersangka KPK
PKB Pecat Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Usai Ditetapkan Tersangka KPK

Gus Muhdlor tersangka kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN

Baca Selengkapnya