Sandiaga Sebut TPF Kecurangan Pemilu Harus Independen dari Masyarakat
Merdeka.com - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mendukung dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) guna mengungkap kecurangan pemilu serentak 2019. Menurutnya, pemilu yang bersih bisa membuat citra Indonesia baik di mata dunia.
"Tim Pencari Fakta independen ini yang menurut saya, saya dukung juga karena kita ingin bahwa tentunya pemilu ini memiliki satu keyakinan dari masyarakat bahwa pemilu ini jujur dan adil," kata Sandi di Cirendeu, Tangerang Selatan, Kamis (25/4).
"Dan ini adalah sarat kita tentunya menyatakan kepada dunia Internasional bahwa pemilu di Indonesia jujur, adil dan bermartabat," sambungnya.
-
Siapa yang mendukung tujuan pemilu? Menurut Parulian Donald, tujuan pemilu adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan serta untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
-
Apa yang dimaksud dengan integritas pemilu? Integritas pemilu merujuk pada keadaan di mana proses pemilihan umum dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan tanpa adanya intervensi yang merugikan.
-
Bagaimana Sandiaga Uno melihat perhelatan Pilkada Jakarta? 'Saya optimis para calon ini nanti akan beradu gagasan dan mencoba memenangkan hati dan pikiran dari warga masyarakat Jakarta,' kata Sandiaga.
-
Bagaimana integritas pemilu diukur? Integritas pemilu dapat diukur melalui sejumlah parameter atau indikator yang mencerminkan kualitas dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan umum.
-
Bagaimana cara pemilu memastikan keadilan untuk semua? Dalam penyelenggaraan pemilu, baik pemilih maupun peserta pemilu harus mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk integritas pemilu di Indonesia? Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga utama yang berperan dalam memastikan integritas pemilu.
Meski begitu, dia meminta TPF Kecurangan digagas bukan dari kubu masing-masing paslon, melainkan kalangan masyarakat independen.
"Kalau (digagas) BPN itu pasti akan bias, pasti akan mengunggulkan 02, harusnya dari masyarakat sendiri. Sekarang kan makin banyak anggota masyarakat yang mengungkapkan itu, langkah baiknya kalau mereka yang organisasikan secara independen tim tersebut," tuturnya.
Dengan adanya TPF, lanjut Sandiaga, pekerjaan pihak penyelenggara pemilu bisa terbantu. Sebab, bisa memberikan sejumlah laporan atau data terkait kecurangan yang terjadi pesta demokrasi lima tahunan ini.
"Bukan hanya penyelenggara pemilu yang menindaklanjuti. Tapi juga ada tim yang kita percayai sebagai bagian daripada civil society, bagian daripada masyarakat itu yang memperkuat proses ini," pungkas Sandiaga.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP memastikan ingin memperoleh suara dari pencoblosan yang sah.
Baca SelengkapnyaSandiaga menyebut perlu peningkatan kewaspadaan setelah beredar informasi pembobolan data pemilih Pemilu.
Baca SelengkapnyaGanjar-Mahfud meminta seluruh pendukung dan masyarakat untuk mengawal terus proses rekapitulasi
Baca SelengkapnyaSandiaga Uno sudah legowo tidak dipilih menjadi Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud mengajak partisipasi rakyat Indonesia mengungkap kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaAnies menginginkan Pemilu ke depan mencerminkan aspirasi rakyat.
Baca SelengkapnyaIntegritas pemilu merupakan aspek kritis dalam menjaga kesehatan demokrasi suatu negara.
Baca SelengkapnyaIstana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDalam setiap pelaksanaan Pemilu selalu ada evaluasi dan koreksi untuk pelaksanaan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaTodung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.
Baca SelengkapnyaTim hukum TPN Ganjar-Mahfud terus bergerak menyikapi terhadap berbagai bentuk intimidasi yang terjadi.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud menegaskan hak angket sudah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden SBY.
Baca Selengkapnya