Follow
Sekjen PDIP Terima Laporan Ada Pungli Saat Penyerahan Sertifikat Tanah
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta kadernya untuk mengawasi pembagian sertifikat tanah gratis oleh Presiden Joko Widodo. Pasalnya kerap ditemukan pungutan liar bagi pihak yang ingin mengambil sertifikat.
Hasto mengaku mendapat kabar dari ketua ranting di Sukabumi bahwa ada oknum yang mengambil pungutan. Karena masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa sertifikat tanah gratis.
"Di Sukabumi ini sertifikat yang seharusnya gratis ada yang diperjualbelikan itu bukan salah kebijakannya, itu yang salah oknumnya," ujar Hasto saat konsolidasi partai di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (8/2).
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Jokowi tampak didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
-
Siapa yang disebut sebagai timnya Jokowi? 'Prabowo-Gibran serta koalisi Indonesia maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencla-mencle. Kami adalah timnya Pak Joko Widodo dan Anda tahu saya sekian tahun adalah lawan Pak Jokowi. Dua kali saya kalah (dari Jokowi),'
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Hasto yakin oknum tersebut bukan dari PDIP. Karena tidak mungkin mengambil celah dari kebijakan Jokowi yang pro rakyat.
Maka dari itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu menugaskan para kader banteng untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan Jokowi. Agar tidak disalahgunakan oleh oknum.
"Tugas kader kader PDIP Perjuangan untuk membantu mengawasi kebijakan kebijakan pro rakyat itu agar apa agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain," pungkasnya.
Hasto mengecam ada oknum-oknum yang memanfaatkan kebijakan Jokowi ke arah yang salah.
"Kita akan berikan advokasi kepada masyarakat, karena itu kebijakan pak Jokowi yang tak boleh dilakukan komersialisasi terhadap kebijakan itu," kata dia.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca Selengkapnya
Tim hukum Andika-Hendi mendapat informasi akan ada pertemuan sejumlah kepala desa di Pemalang untuk diarahkan memilih paslon tertentu di Pilkada Jateng.
Baca Selengkapnya
Hasto ungkap hasrat Jokowi yang terus ingin berkuasa meski sudah tak lagi menjadi presiden.
Baca Selengkapnya
Kesaksian Tim Ganjar soal Larangan Pasang Bendera PDIP saat Kunjungan Jokowi, Kader Sampai Digeledah
Baca Selengkapnya
Todung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga menekankan tentang konsolidasi 3 pilar partai.
Baca Selengkapnya
Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya
Kecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran memaparkan temuan beberapa skenario hitam.
Baca Selengkapnya
Menurut peneliti BRIN, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik.
Baca Selengkapnya
Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya
Hasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.
Baca Selengkapnya