Survei: 68,8 Persen publik tidak setuju gerakan #2019GantiPresiden
Merdeka.com - Surveyor Y-Publica melakukan riset terkait respons publik terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Mayoritas publik menilai bahwa tagar tersebut adalah sebuah gerakan politik.
Pertanyaan yang diajukan ke responden adalah, apa yang diketahui dari gerakan itu. Ada enam variabel pilihan yang disodorkan ke responden yakni gerakan bermuatan politik, kampanye politik sebelum pemilu, gerakan berbau makar, gerakan ketidakpuasan terhadap pemerintah, dan gerakan menebar kebencian. Pilihan terakhir adalah tidak tahu.
Hasilnya, 28,3 persen masyarakat menilai tagar tersebut merupakan gerakan politik. Lalu 25,0 persen menilai kampanye sebelum waktunya. Kemudian 13,6 persen menilai gerakan itu berbau makar. Sebanyak 8,4 persen menilai gerakan itu bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah, 3,7 persen menilai itu gerakan menebar kebencian. Ada 21,0 persen yang menjawab tidak tahu.
-
Pilkada memilih apa saja? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dalam hal ini, hak suara masyarakat digunakan untuk memilih Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil bupati, Wali kota, dan wakil wali kota.
-
Apa yang dipilih di pemilu 2019? Pemilu 2019 menandai pemilihan presiden keempat dalam era reformasi Indonesia. Dalam pertarungan presiden, terdapat dua pasangan calon utama, yaitu Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin, dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
-
Apa yang dipilih dalam Pilkada? Pilkada itu apa? Pilkada merupakan singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah.
-
Apa yang dipilih di Pilkada? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses demokratis yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah.
-
Bagaimana Pantarlih Pilkada 2024 dipilih? Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih/PPDP: Tahap ini berlangsung dari tanggal 5 Juni hingga 9 Juni 2024. Selama periode ini, informasi mengenai pendaftaran calon Pantarlih akan diumumkan kepada publik.Penerimaan Pendaftaran Calon Pantarlih/PPDP: Pendaftaran calon Pantarlih dibuka mulai dari tanggal 5 Juni hingga 12 Juni 2024. Calon yang berminat dapat mengajukan pendaftarannya selama periode ini. Penelitian Administrasi Calon Pantarlih/PPDP: Penelitian administrasi untuk calon Pantarlih dilakukan dari tanggal 6 Juni hingga 13 Juni 2024. Pada tahap ini, berkas dan kelengkapan administrasi para calon akan diperiksa untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi.Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pantarlih/PPDP: Hasil seleksi calon Pantarlih akan diumumkan pada tanggal 14 Juni hingga 16 Juni 2024. Calon yang lolos seleksi administrasi akan melanjutkan ke tahap berikutnya.Pemetaan TPS: Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dijadwalkan berlangsung dari tanggal 17 Juni hingga 22 Juni 2024. Pada tahap ini, Pantarlih akan menentukan lokasi TPS untuk memastikan kemudahan akses bagi para pemilih. Penetapan Nama Hasil Seleksi Pantarlih/PPDP: Nama-nama hasil seleksi Pantarlih akan ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2024. Daftar final anggota Pantarlih yang telah lolos seleksi akan dipublikasikan.Pelantikan Pantarlih/PPDP: Pelantikan anggota Pantarlih akan dilakukan pada tanggal 24 Juni 2024. Setelah dilantik, Pantarlih resmi mulai menjalankan tugasnya hingga 25 Juli 2024.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2024? Pemilu tahun 2024 akan memilih beberapa wakil pemerintahan. Mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.
Dari hasil itu, Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono menilai, masifnya gerakan #2019GantiPresiden tidak berbanding lurus dengan yang diinginkan publik. Menurut survei Y-Publica, sebanyak 68,6 persen publik tidak setuju dengan gerakan ini. Sedangkan yang mendukung hanya 28,3 persen.
"Mayoritas berpikir gerakan itu dikendalikan elite partai. Deklarator hingga tokoh terafiliasi gerakan itu, seperti Mardani Ali Sera dan Ahmad Dhani, diketahui berasal dari kubu mana. Jadi ini bukan murni gerakan dari bawah tapi ditunggangi," jelas Rudi saat merilis hasil survei di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (3/9).
Rudi juga menilai, gerakan tersebut tidak membawa efek ekor jas kepada oposisi yang didukung. Ini terbukti, dari tidak terdongkraknya elektabilitas Prabowo-Sandiaga yang belum bisa menyaingi elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf.
"Hasil survei kami mencatat, pasangan Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin mendulang persentase 52,7 persen, ketimbang Prabowo-Sandiaga yakni 28,6 persen. Namun yang mengatakan tidak tahu atau belum menjawab, masih cukup tinggi sebesar 18,7 persen," ucap Rudi.
Sebagai informasi, survei menjangkau 1.200 koresponden di seluruh Indonesia. Menggunakan metode multistage random sampling, dengan wawancara tatap muka. Survei ini memiliki margin of error 2,98 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan dilakukan selama 13-23 Agustus 2018.
Reporter: Muhammad RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Survei Indikator: 68,6 Persen Publik Tak Setuju Pilpres 2024 Diulang Tanpa Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaSurvei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka
Baca SelengkapnyaHasil survei Populi mengungkapkan ada sebanyak 8,1 persen masyarakat yang belum memutuskan pilihannya dalam Pilpres mendatang
Baca SelengkapnyaPersoalan politik uang menempati posisi pertama di angka 37,2 persen.
Baca SelengkapnyaHasil Survei Litbang Kompas menyatakan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui agar praktik politik dinasti dibatasi.
Baca SelengkapnyaSurvei terkait jumlah putaran Pilpres ini ditanggapi kritis oleh Andi Sinulingga selaku Juru Bicara Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin.
Baca SelengkapnyaSurvei Litbang Kompas menjelaskan, kalangan yang termasuk ke dalam kelompok undecided voters atau pemilih ragu-ragu
Baca Selengkapnyasurvei dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam rentang 25 Agustus – 3 September 2023, menempatkan 1.200 responden.
Baca SelengkapnyaAlasan paling banyak adalah karena masyarakat mengaku tidak punya waktu menonton.
Baca SelengkapnyaPopuli Center merilis hasil survei tentang respon publik terhadap isu politik dinasti.
Baca SelengkapnyaData-data survei opini publik digunakan dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum.
Baca SelengkapnyaSurvei ini dilakukan secara tatap muka pada 29 November-4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden
Baca Selengkapnya